jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani disarankan membuka dialog dengan mahasiswa yang berencana melakukan aksi besar-besaran jika hingga 14 Oktober 2019, Presiden Jokowi tak menerbitkan Perppu KPK (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi).
“Sebaiknya Mbak Puan mengajak mahasiswa berdiskusi soal substansi tuntutan mereka,” kata analis politik Adi Prayitno kepada jpnn.com, di Jakarta, Rabu (9/10).
BACA JUGA: Soal Rencana Demo Mahasiswa Besar-besaran, Begini Kata Puan Maharani
Adi yakin langkah itu akan menghidupkan dialektika dan mutual understanding atau saling pengertian secara dua arah. Dengan begitu, akan ada titik temu atas persoalan yang menjadi tuntutan mahasiswa.
"Mahasiswa-mahasiswa yang kritis dan vokal belakangan ini diidentifikasi saja, ajak mereka berdialog secara terbuka soal substansi tuntutannya," tukas direktur eksekutif Parameter Politik Indonesia ini.
BACA JUGA: Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Punya Tugas Kembalikan Kepercayaan Rakyat
Pengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini menilai mahasiswa marah dan turun ke jalan karena merasa tidak diajak berdiskusi. Sebab, ruang dialog yang mereka harapkan masih tersendat.
"Mahasiswa itu marah karena merasa tak diajak diskusi saja. Keran dialognya mestinya dibuka lebar sebelum ada pengesahan revisi UU KPK,” tandasnya.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich