jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah melakukan langkah-langkah konkret guna mengatasi resesi ekonomi di tengah pandemi COVID-19.
Menurut dia, harus ada upaya sungguh-sungguh serius agar resesi ekonomi segera berlalu.
BACA JUGA: Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan Minus Lagi, Indonesia Resmi Masuk Resesi
"Saat ini yang paling utama ialah melakukan upaya-upaya perbaikan konkret dan fundamental," kata Misbakhun menanggapi pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Indonesia secara resmi memasuki resesi ekonomi.
Anggota Komisi XI DPR itu menambahkan, berbagai risiko akibat resesi harus benar-benar diantisipasi. Dengan demikian tekanan pada sektor ekonomi tidak merembet pada sektor-sektor.
BACA JUGA: Indonesia Masuk Resesi, Airlangga: Kita Sudah Melewati Rock Bottom
"Yang penting tawaran solusinya. Harus ada upaya sungguh-sungguh untuk melakukan perbaikan-perbaikan di semua sektor ekonomi. Indikator negatif yang menjadi penyebab resesi harus dimitigasi sehingga durasi resesi ekonomi yang kita alami tidak panjang dan cepat berlalu," sambungnya.
Legislator Partai Golkar menganggap pengumuman BPS soal Indonesia memasuki resesi ekonomi bukanlah hal mengejutkan.
BACA JUGA: Sri Mulyani Isyaratkan Resesi, Misbakhun Tetap Yakini Ikhtiar Pemerintahan Jokowi
"Pengumuman pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh BPS pada periode Q3 2020 pada posisi -3,49 secara yoy (year on year) dan pada posisi resesi sudah kita prediksikan sejak awal,” kata Misbakhun.
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menegaskan, hal yang lebih utama saat ini ialah mencari solusi atas masalah ekonomi efek pandemi COVID-19. Menurutnya, tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi saat ini muncul karena pandemi COVID-19 yang mendorong banyak negara melakukan pembatasan sosial bahkan penguncian diri (lockdown).
"Situasi pandemi inilah yang membuat ekonomi berjalan dalam situasi ketidakpastian yang berkelanjutan dan memberikan tekanan yang dalam pada pertumbuhan ekonomi sampi pada level resesi," katanya.
Pemerintah, lanjut dia, telah berupaya dengan kebijakan meningkatkan jumlah belanja bantuan sosial, bantuan modal pada UMKM, dan anggaran kesehatan yang besar untuk program menangani COVID-19.
Namun, Misbakhun mengingatkan pemerintah soal pentingnya perbaikan pada sisi permintaan atau demand side. Menurut dia, harus ada perbaikan pada sisi konsumsi rumah tangga.
Misbakhun menyebutkan lebih dari 56 persen pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia didorong oleh konsumsi rumah tangga kelas menengah yang saat ini mengalami penurunan sangat drastis.
Penurunan itu, kata Misbakhun, menyebabkan pertumbuhan ekonomi terkontraksi sangat dalam. Ia menilai sampai saat ini kebijakan stimulus yang ada dan dilakukan oleh pemerintah masih belum ada yang menyentuh sisi perbaikan konsumsi kelas menengah.
"Padahal, mereka ini membutuhkan stimulus tersebut karena daya tahan mereka dalam melakukan konsumsi terbatas. Tanpa bantuan stimulus, mereka akan cenderung membatasi konsumsi," tuturnya.
Misbakhun juga menyinggung soal anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur itu mengharapkan dana PEN dalam APBN 2021 lebih besar sehingga cakupan dan sektor-sektor yang harus diberi stimulus ekonomi juga lebih banyak, termasuk ke korporasi.
"Seharusnya dukungan pada sektor korporasi tidak hanya untuk BUMN, tetapi juga ke sektor-sektor swasta yang menjalankan kegiatan bisnis dan menguasai pasar," ucapnya.
Oleh karena itu, Misbakhun mendorong pemerintah lebih serius dalam program penempatan dana di perbankan untuk membantu program restrukturisasi kredit sektor perbankan.
"Penempatan dana pemerintah ini akan sangat menyelamatkan sektor perbankan dan membantu likuiditasnya. Perbankan mengalami kesulitan likuiditas akibat program restrukturisasi yang saat ini dijalankan guna menyelamatkan aktivitas sektor riil yang terhantam karena COVID-19," katanya.
Misbakhun menilai penempatan dana pemerintah pada perbankan anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) melalui mekanisme treasury dealing room (TDR) tenyata kurang efektif dan jumlahnya terbatas.
Menurut dia, jika pemerintah hendak membangun rasa percaya diri sektor keuangan, harus ada program penempatan dana ke sektor perbankan dalam jumlah yang signifikan.
"Jumlahnya sekitar 25 sampai 30 persen dari total portofolio kredit perbankan dan diinjeksikan kepada seluruh perbankan tanpa membedakan mereka anggota Himbara atau Perbanas," katanya.(antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Antoni