jpnn.com, JAKARTA - Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) diminta bijak menyikapi aspirasi aliansi masyarakat sipil. Termasuk juga suara yang digaungkan Wadah Pegawai KPK.
Menurut Ketua Hukum dan HAM PP Pemuda Muhammadiyah Razikin, profesionalisme penting menjadi acuan utama, karena ongkos politik dan hukum yang dikeluarkan terlalu mahal jika pansel tak mampu menghasilkan capim seperti yang diharapkan masyarakat.
BACA JUGA: Pernyataan Keras Masinton Pasaribu Ditujukan ke Wadah Pegawai KPK
"Kami menilai, protes dari masyarakat sipil merupakan bentuk partisipasi. Masyarakat berharap tidak boleh ada agenda terselubung untuk pembelokan agenda pemberantasan korupsi serta pelemahan KPK," ujar Razikin di Jakarta, Minggu (1/9).
Razikin mengemukakan pandangannya karena korupsi merupakan bahaya besar dan ancaman serius bagi masa depan bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Korupsi membuat rakyat miskin, pembangunan bisa lumpuh dan rakyat yang sedang sakit tidak bisa berobat.
BACA JUGA: Presiden Tak Perlu Ikut Campur Urusan Teknis Capim KPK Â
"Pansel harus mampu menghadirkan pimpinan KPK yang memiliki komitmen terhadap pemberatasan korupsi. Kami akan mengawal capim yang berintegritas," katanya.
BACA JUGA: Pernyataan Keras Masinton Pasaribu Ditujukan ke Wadah Pegawai KPK
BACA JUGA: KNPI: Aktivis Antikorupsi Seharusnya Melindungi Pansel
Razikin juga menyatakan, pimpinan KPK harus dipastikan orang yang memiliki komitmen tinggi, integritas yang kuat melawan korupsi. Salah satu alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur komitmen dan integritas melalui rekam jejak.
Sementara terkait rekam jejak capim KPK yang bermasalah, Razikin menilai menjadi kewajiban Pansel KPK mendalami dan mengklarifikasi untuk mengetahui kebenaran yang hakiki.
"Kami berharap pansel memperhatikan aspirasi dan masukan masyarakat. Tentu juga nanti DPR melalui Komisi III memilih capim KPK mendasarkan pada integritas yang kuat, bukan dengan pendekatan transaksional baik transaksi politik, hukum maupun ekonomi," katanya.
PP Pemuda Muhammadiyah juga mengingatkan pansel, bahwa kehadiran KPK merupakan trigger mechanism. Karena itu lembaga antirasuah penting tidak terjebak menangani kasus-kasus kecil, harus merumuskan agenda pemberantasan korupsi yang lebih sistematis dan terukur dan harus didukung semua pihak.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Biarkan Pansel KPK Fokus, Jangan Diusik Terus
Redaktur & Reporter : Ken Girsang