jpnn.com - JAKARTA - Dukungan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini masih sangat tinggi. Sayangnya, dukungan dari partai politik kepada duet yang dikenal dengan sebutan Jokowi-JK itu justru masih minim.
Menurut CEO Cyrus Network Hasa Nasbi, baik Jokowi maupun JK memang tidak memiliki posisi strategis di satu pun partai politik. Akibatnya, mereka tidak bisa mengendalikan arah kebijakan partai.
BACA JUGA: IPW Beri Rapor Merah Atas Kerja Jenderal Sutarman
"Bahkan di parpol yang tergabung KIH (Koalisi Indonesia Hebat, red), di PDIP Megawati yang pegang kendali, di NasDem Surya Paloh. Di Golkar, Misbakhun yang wasekjen jauh lebih berpengaruh dari Pak JK," kata Hasan dalam acara diskusi di Jakarta, Minggu (21/12).
Lagi pula, lanjutnya, dukungan dari KIH tidak bisa diandalkan selamanya. Hasan meyakini jelang pemilu tahun 2019 nanti partai-partai pendukung Jokowi akan lebih disibuklan dengan agenda mereka sendiri.
BACA JUGA: Survei Cyrus: 70 Persen Publik Masih Percaya Jokowi-JK
Jika situasi ini terus dibiarkan, tambah Hasan, dampaknya akan sangat berbahaya bagi kelancaran roda pemerintahan. Sebab, mayoritas anggota DPR saat ini bukan pendukung Jokowi-JK. "Kalau tidak dapat support mayoritas di parlemen, dia akan jadi pemerintahan yang terisolasi, punya rencana sendiri saja," paparnya.
Karenanya, Hasan berkesimpulan bahwa Jokowi atau JK perlu menguasai salah satu partai politik. Menurutnya, langkah tersebut adalah yang terbaik jika Jokowi-JK ingin merealisasikan janji-janji kampanye mereka.
BACA JUGA: 68 Persen Responden Tak Setuju Jokowi Dicap Presiden Boneka
"Kalau tidak bisa ini (pemerintah) bisa rentan diobok-obok dan retak. Publik juga bisa jengkel kalau tidak ada agenda pembangunan karena memang Jokowi-JK tidak kuat di parlemen," pungkas Hasan.(dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dari 34 Menteri, Susi Paling Menarik Perhatian
Redaktur : Tim Redaksi