jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui kenaikan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada 2024 dengan nilai fantastis.
Koalisi ini terdiri dari IMPARSIAL, KontraS, YLBHI, PBHI, WALHI, ELSAM, Amnesty Internasional, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers, ICJR, LBH Pos Malang, Centra Initiative, Setara Institute, ICW, HRWG, Public Virtue).
BACA JUGA: Jokowi Saja Begitu, Pantas KPK Kini Karut-Marut
Direktur Imparsial sekaligus jubir koalisi, Gufron Mabruri menilai kenaikan anggaran kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto itu terkesan mendadak dengan nilai fantastis, sehingga dianggap tidak wajar.
Terlebih lagi, katanya, Kementerian Keuangan mengungkap permintaan kenaikan anggaran di Kemenhan untuk 2024 bersumber dari pinjaman luar negeri, yaitu sebesar USD 4 miliar atau setara dengan Rp 61,58 triliun.
BACA JUGA: Debat Khusus Cawapres Ditiadakan, Mahfud MD: Terserah KPU, Mereka yang Atur
Kenaikan itu baru disepakati saat Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 28 November 2023.
Koalisi menilai kenaikan anggaran di Kemenhan terjadi secara tiba-tiba dalam jumlah yang fantastis adalah tidak wajar mengingat momentumnya menjelang Pemilu 2024.
BACA JUGA: Reaksi Cak Imin soal KPU Meniadakan Debat Khusus Cawapres
"Terlebih lagi, kenaikan anggaran ini terjadi pada Kementerian yang menterinya adalah calon presiden yang berpasangan dengan anak dari presiden itu sendiri," ucap Gufron dikutip dari siaran pers, Sabtu (2/12).
Kenaikan anggaran pertahanan negara secara tiba-tiba di tengah berbagai persoalan, seperti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, angka stunting dan kondisi ekonomi rakyat yang masih sulit pascapandemi, adalah langkah yang sangat janggal dilakukan oleh pemerintah, karena tidak sesuai kebutuhan rakyat.
Koalisi juga menilai sulit untuk mengukur efektivitas kenaikan anggaran pertahanan yang dilakukan di penghujung masa pemerintahan yang akan segera berakhir.
Selain itu, katanya, saat ini Menteri Pertahanan maju sebagai kandidat presiden sehingga tentunya akan sibuk mengurus urusan politik ketimbang urusan di Kementerian Pertahanan.
"Untuk itu, publik patut mempertanyakan apakah kenaikan yang mendadak ini betul-betul untuk kepentingan membangun pertahanan atau justru ada udang di balik batu, di mana atas nama pertahanan, anggarannya berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik elektoral 2024," tuturnya.
Gufron menyebut selama ini sektor pertahanan merupakan bidang yang tertutup, jauh dari transparansi dan akuntabilitas khususnya terkait dengan penggunaan anggaran, sehingga sering kali dugaan penyimpangan anggaran.
Apalagi, aparat penegak hukum lain, seperti KPK, tidak bisa masuk untuk mengusutnya. "Inilah yang membuat sektor pertahanan menjadi bidang dengan dugaan penyimpangan anggaran yang tinggi karena tidak ada lembaga penegak hukum independen yang bisa masuk untuk menginvestigasi," terangnya.
Oleh karena itu, koalisi menilai sebaiknya pemerintah menunda kenaikan anggaran pertahanan ini karena sarat akan potensi penyimpangan dan kepentingan politik yang dilakukan pada masa akhir pemerintahan Presiden Jokowi.
"Kenaikan anggaran secara signifikan di kementerian tertentu (Kement?erian Pertahanan) yang dilakukan di tengah rendahnya akuntabilitas dan transparansi tentunya akan sangat potensial disalahgunakan," ucap Gufron.(fat/jpnn.com)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prabowo Gunakan Jabatan Menhan di Rakerda APDESI, Imparsial Sentil Jokowi
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam