jpnn.com, JAKARTA - Imparsial yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Demokratis menyoroti kehadiran dan pidato Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto di Rakerda APDESI Jawa Barat.
Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai Prabowo yang kini berstatus Capres RI kerap melakukan kampanye terselubung sehingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) mesti bertindak.
BACA JUGA: Acara APDESI yang Dihadiri Gibran Mengarah ke Pelanggaran Pemilu, Gufron Sentil Bawaslu
Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (25/11), Gufron menyampaikan bahwa pada Kamis, 23 November 2023, Menhan RI Prabowo Subianto menghadiri undangan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jawa Barat di Bandung.
Dalam pidato dihadapan sekitar 5.000 kepala desa, Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kehadirannya adalah sebagai Menteri Pertahanan, bukan dalam kapasitasnya sebagai calon Presiden RI di Pilpres 2024.
BACA JUGA: Ketidakhadiran Gibran di Dialog Muhammadiyah Dianggap Melecehkan
Namun, Imparsial memandang kehadiran Menhan Prabowo di acara APDESI tersebut sulit untuk tidak dikaitkan dengan statusnya sebagai calon presiden (Capres), mengingat forum yang dihadiri para kepala desa tersebut tidak terkait dengan urusan bidang pertahanan.
"Oleh karena itu, pernyataan Prabowo Subianto bahwa kehadirannya pada acara tersebut adalah sebagai Menteri Pertahanan sesungguhnya tidak berdasar," ujar Gufron.
BACA JUGA: Ini Penjelasan Nurul Ghufron soal OTT KPK di Kaltim
Menurut Gufron, patut diduga jabatan Menteri Pertahanan digunakan sebagai dalih untuk menghadiri acara APDESI demi tujuan dan kepentingan politik elektoral, khususnya untuk mendapat dukungan dari para perangkat desa.
Terlebih, penggunaan jabatan publik untuk kepentingan politik elektoral merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan, sehingga tindakan itu jelas merupakan pelanggaran etika dan hukum, sehingga tidak bisa dan tidak boleh dibiarkan.
Dalam konteks kehadiran dan pidato Prabowo Subianto di acara APDESI, kata Gufron, ada indikasi kuat mengarah pada pelanggaran dan kecurangan Pemilu 2024.
"Imparsial menilai, dalam kegiatan tersebut ada indikasi kuat kampanye terselubung yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto," ucapnya.
Hal itu menurutnya sulit dibantah jika kita mencermati pernyataan Prabowo yang ambigu pada saat menyampaikan pidato di hadapan para kepala desa. Di mana dia mengatakan meski tidak meminta dukungan, tetapi dia menyisipkan pernyataan; "Tapi, saya berharap, kan enggak dilarang, saya berharap dan berdoa bahwa saudara tidak lupa dengan saya".
"Pernyataan tersebut tidak bisa dimaknai lain selain permintaan dukungan terhadap pencalonannya sebagai kandidat Capres," ujar GUfron.
Dia menyebut pola yang sama sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Prabowo dalam kegiatan peresmian sumur bor di Desa Suro, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 29 Oktober 2023 lalu.
Prabowo Subianto juga berdalih bahwa kedatangannya adalah sebagai Menteri Pertahanan, bukan dalam rangka kampanye. Dia menyampaikan bahwa; "Saya tidak boleh minta dukungan saudara-saudara, tetapi kalau berharap dalam hati kan enggak boleh dilarang".
Dalam kasus ini, lanjut GUfron, Prabowo Subianto juga jelas telah memanfaatkan jabatannya sebagai Menteri Pertahanan untuk menggalang dukungan publik demi kepentingan kontestasi Pemilu 2024.
"Berdasarkan pandangan di atas, Imparsial mendesak Presiden Jokowi untuk segera memberhentikan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan," tuturnya.
GUfron meminta Presiden Jokowi memberhentikan Prabowo sebagai Menhan RI guna memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan publik untuk kepentingan politik Pemilu 2024.
"Hal ini harus dilakukan untuk menjamin dan memastikan penyelenggaraan pemilu yang akan datang berjalan demokratis yang menjamin dan menjunjung tinggi prinsip jujur, adil dan bebas," kata Gufron Mabruri.(Fat/JPNN.com)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam