BACA JUGA: Tak Lagi Tergantung Polri dan Kejaksaan
Sejumlah anggota Komisi III ( bidang hukum dan kepolisian) DPR mendesak presiden SBY segera membubarkan Satgas karena mengganggu hubungan antar lembaga penegak hukum"Kewenangannya rancu sekali dan cenderung mengganggu kewenangan lembaga lainnya
BACA JUGA: Yusril Minta Kwik Jelaskan Sisminbakum
Kita lihat sampai saat ini belum ada satupun langkah Satgas yang konkrit," ujar anggota Komisi III Bambang Soesatyo di sebuah hotel di Jakarta kemarinBACA JUGA: SBY Kantongi Ketua Fraksi Demokrat
Polemik antara Polri dan Satgas, menurut Bambang hanyalah puncak dari gunung es ketidakharmonisan antara Satgas dengan lembaga-lembaga hukum lainnya"Kalau ditanyakan ke lembaga lain, barangkali mereka juga punya kekesalan yang sama seperti PolriSatgas, terutama Denny terkesan hanya cari sensasi di media saja," kata politisi Golkar itu
Secara khusus, Bambang memberi julukan Denny sebagai jenderal bintang enam"Dia layak disebut jenderal bintang enam karena seolah-olah selalu datang sebagai pahlawan,"katanya
Jumat lalu, Polri melalui juru bicaranya Irjen Edward Aritonang meminta Denny Indrayana datang ke Mabes Polri untuk duduk bersama membicarakan soal perkembangan penyelidikan rekening perwira PolriKorps Bhayangkara menilai pernyataan Denny bahwa ada mafia hukum dalam pengusutan rekening tidak berdasarkan data
Menurut Bambang, jika dibiarkan terus, konflik yang sama bisa saja berulang"Kami menilai ada kepentingan pribadi yang dominan di dalam SatgasJadi, sangat tidak sehat antara satu dengan yang lain," katanya
Dia mencontohkan, sebelum ketegangan antara Polri dengan Satgas pernah juga mencuat polemik tentang posisi Darmono, Wakil Jaksa Agung yang juga bagian dari Satgas. "Itu membuktikan bahwa secara internal mereka memang ada masalah," katanya.
Bambang juga menyoroti tebang pilih tindak lanjut laporan masyarakat"Ada kasus-kasus dan laporan tentang mafia tambang di Kalimantan yang selama ini tidak disentuh sama sekali oleh SatgasAda apa - Kepentingan siapa yang dilindungi," katanya.
Ahmad Yani dari PPP mengusulkan agar Presiden SBY segera mengevaluasi kinerja masing-masing personal dalam Satgas itu"Ini demi nama baik dan kewibawaan presiden," katanya
Politisi yang pernah dihardik oleh penyidik saat menjenguk Susno Duadji itu juga meminta Polri tak reaksioner"Karena itu, daripada menanggapi Satgas secara berlebihan alangkah bijaknya jika Kapolri bersedia menjelaskan ulang soal rekening itu di depan DPRKemarin, sudah kami minta datang tapi tak hadir," kata Yani
Suding dari Partai Hanura mengamini pernyataan dua rekannya"Lama kelamaan satgas ini bisa melebihi penegak hukum formal yang sudah adaJadi, agar sistem hukum kita tak kacau, lebih arif SBY segera membubarkan," katanya
Secara terpisah, pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai jika konflik dibiarkan citra SBY di bidang penegakan hukum akan melorot dalam hitungan statistikPakar survei politik jebolan Australia National University itu menilai langkah cepat untuk mendamaikan dua lembaga bisa dilakukan SBY"Bisa dipertemukan di Istana atau tempat lain yang lebih netral," katanya
Burhan menilai esensi konflik ini adalah polemik tentang pengusutan rekening yang berlarut-larut"Tapi, tampaknya ada pihak yang memanfaatkan untuk kepentingan tertentu," ujarnyaSeperti diketahui , pada Kamis 29 Juli 2010 lalu, Denny Indrayana mengirimkan sejumlah pesan singkat pada wartawan di Jakarta
Isi lengkapnya berbunyi : terkait masalah dugaan praktik mafia hukum dalam kepemilikan rekening di kepolisian, yang sering disebut rekening gendut perwira polri, Presiden SBY telah memanggil dan meminta penjelasan dari kapolri pada hari Sabtu lalu
Presiden memerintahkan agar kepolisian kembali memperjelas, mempertegas keterangan terkait masalah rekening tersebut kepada publikDipahami bahwa, penjelasan yang diberikan kepolisian sebelumnya masih mengundang pertanyaanPresiden menegaskan adalah sangat penting kepolisian menuntaskan masalah ini, agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan kepada kepolisianBagaimanapun tanpa kepercayaan masyarakat, kerja-kerja kepolisian akan banyak yang terkendalaSalam hormat, Denny Indrayana Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan KKN - Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.
Nah, polisi lantas terusik dengan isi pesan singkat itu karena seolah-olah sudah pasti ada mafia hukum dalam penyelidikan rekeningMereka meminta Denny membuktikan ucapannyaSecara kebetulan, Wakil Polri dalam Satgas Irjen Herman Effendi juga mengajukan surat pengunduran diriIni semakin memperuncing silang pendapat antara Denny dan Polri
Sebelum kasus ini, Denny juga sempat tersinggung karena disebut oleh Kabidpenum Mabes Polri Kombes Marwoto Soeto bahwa Denny hadir dalam pembubaran tim independen yang ditugasi Kapolri mengusut kasus Gayus TambunanPadahal, menurut Denny, dirinya sama sekali tidak tahu menahu
Kemarin, Kadivhumas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang menolak memberi komentar soal Denny ini. "Saya tidak mau komentar lagiYang kemarin ( Jumat) itu sudah cukup,"katanya
Sedangkan Denny Indrayana seharian kemarin juga masih menonaktifkan nomor ponselnyaMantan aktivis BEM UGM dan juga pendiri Pusat Studi Anti Korupsi UGM itu sulit dikontak sejak Jumat siang sesaat setelah Edward menyampaikan pernyataan di media
Satgas Pemberantasan Mafia Hukum baru akan memberi keterangan resmi hari iniInformasi yang dihimpun Jawa Pos dari sejumlah sumber, karena silang pendapat ini, Denny sempat mempertimbangkan akan mengundurkan diri dari posisinya sebagai anggota Satgas dan memilih fokus sebagai staf khusus SBYNamun, hingga tadi malam keputusan Denny itu belum bulat.
Pagi ini, sejumlah langkah mediasi akan dilakukan oleh kedua belah pihak ( Polri dan Satgas)Sore harinya, Satgas akan menyampaikan sikap resmi pada mediaAnggota Satgas Mas Achmad Santosa saat dikonfirmasi juga meminta agar menunggu sikap resmi Satgas hari ini"Nanti, pak Kuntoro ( Kuntoro Mangkusubroto, ketua Satgas) yang akan memberi penjelasannya," katanya(rdl)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Priyo Bersaing dengan Tommy Soeharto
Redaktur : Tim Redaksi