jpnn.com, JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Lawan Covid-19 DPR RI menemui sejumlah pelaku usaha, mulai dari pemilik hingga buruh.
Pertemuan ini untuk mendengarkan masalah yang dirasakan para pelaku usaha dan buruh, terutama dalam menghadapi 'New Normal' yang rencananya mulai diterapkan pekan depan.
BACA JUGA: Kunjungi Kadin, Satgas Lawan Covid-19 DPR RI Dapat Informasi yang Luar Biasa
Menurut Koordinator Satgas Covid-19 DPR Sufmi Dasco Ahmad, DPR perlu tahu fakta di lapangan maupun informasi langsung dari pengusaha dan serikat pekerja tentang persiapan menghadapi ‘New Normal’.
“Apakah sudah siap bila pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar diberlakukan, dan diganti Tatanan Baru atau New Normal. Kami perlu tahu apa mereka siap. Ternyata banyak juga pekerjaan rumahnya,” ujar Dasco, usai menemui serikat buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Jumat (29/5).
BACA JUGA: Kemendagri dan Satgas COVID-19 DPR Koordinasi Kesiapan New Normal di Daerah
Oleh karena itu, Satgas berencana menggelar rapat gabungan pekan depan bersama para stakeholder, termasuk kelompok buruh.
“Saya putuskan, kami buat rapat konsultasi gabungan dengan Kementerian dan instansi terkait. Kalau tidak Rabu, Kamis depan. Sebelum New Normal pokoknya,” kata dia.
BACA JUGA: Satgas Covid-19 DPR Tinjau Protokol New Normal ke Kemenkes
Dasco mengaku cukup terkejut karena di saat pemerintah menyatakan sudah siap dengan New Normal, justru pelakunya banyak yang belum siap.
“Di hotel saja minta protokol kesehatan ribet. Misal bagaimana makan buffet, sendoknya. Enggak mungkin kan, tamu pakai sarung tangan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KSPI Said Iqbal mengatakan, buruh saat ini terguncang. Bukan cuma soal tak bisa bekerja karena gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), namun juga karena jaminan kesehatan.
“Kami minta DPR dan pemerintah fokus dulu, urusan kesehatan ini, karena kurva belum melandai,” kata Said Iqbal.
Ketakutan buruh karena sejumlah peristiwa, termasuk adanya buruh yang meninggal di tempat kerja karena Covid-19. “Mereka berbaur di kantin, angkutan umum, gimana coba?” ujarnya.
Said meminta DPR mendesak pemerintah untuk meliburkan buruh yang kini masih bekerja. “Atau protokol kesehatannya diperketat. Pengalamannya kan kebobolan,” kata dia.
Saat ini, sejumlah industri bakal melakukan PHK bila bahan baku impor untuk industri tak ada lagi. Salah satunya adalah industri otomotif. “Pemerintah mesti bertindak,” katanya.
Sebelumnya, keluhan juga ditampung Dasco dan para anggota DPR RI dari Satgas Covid-19 dari para pengusaha di Kamar Dagang Indonesia (Kadin).
Menurut Ketua Kadin Rosan Roslani, urusan protokol kesehatan dan stimulus yang dicemaskan pengusaha. “Kami sudah rugi Rp 1.000 triliun dalam 2,5 bulan. Pemulihan masih 5-6 bulan, berapa lagi yang mesti hilang?” katanya.
Rosan menilai, stimulus penting diberikan pemerintah kepada swasta tak cuma untuk BUMN. Selain itu, langkah mencetak uang juga bisa membantu para pelaku usaha.
“Pemulihan butuh uang. Kalau mencetak uang, kami enggak menambah uang baru (bila pemerintah memberikan bantuan), tetapi mengganti uang yang hilang,” ujarnya.
Terhadap keluhan pengusaha dan buruh, Dasco menilai DPR mesti segera menggelar rapat. Melalui rapat itu, DPR akan mengajak pemerintah mencari jalan keluar supaya roda ekonomi berjalan, dan kesehatan juga terjaga di masa pandemi Covid-19. (mg7/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh