jpnn.com, JAKARTA - Satgas Penanganan Covid-19 meminta pemerintah daerah (pemda) proaktif dalam melakukan konsolidasi data.
Satgas menyatakan pemda bisa berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait sinkronisasi data agar semakin interoperable.
BACA JUGA: Soal Ini, Satgas Minta Para Kepala Daerah se-Indonesia Belajar dari Depok
Hal ini untuk mencegah kesalahan terkait data ke depannya.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan, kualitas pencatatan dan pelaporan kasus Covid-19 perlu dilakukan untuk menjadi objek pemahaman dan perbaikan berkelanjutan. Mengingat data adalah aspek krusial dalam mengambil keputusan.
BACA JUGA: Gandeng IMI, BNI Penuhi Kebutuhan Transaksi Kekinian
Dan umumnya selama masa migrasi data ini ditemuka perubahan kondisi, misalnya angka kasus aktif yang berubah apakah pasien sudah sembuh atau meninggal.
"Pemda harus berkoordinasi aktif untuk mensinkronisasikan segera. Dengan harapan data akan semakin interoperable dan mecegah hal yang sama terjadi di masa mendatang," kata Wiku di Graha BNPB, Jumat (10/9).
BACA JUGA: Dewan Komisaris PT PP Lakukan Kunjungan Kerja ke Proyek di Banten
Wiku mengapresiasi Pemda Depok yang telah berupaya menyinkronisasi data. Dia mengharapkan pemda lainnya untuk segera mengikuti langkah Depok.
"Dan semoga tidak ada lagi laporan data yang berbeda antara pusat-daerah ke depannya," tutur Wiku.
Dia menjelaskan bahwa selama seminggu, Depok dapat menyinkronisasi sekitar 17 ribu kasus.
Di samping itu, kata Wiku, saat ini pemerintah terus berupaya memperbanyak stok vaksin untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi nasional.
Dalam menyukseskan program vaksinasi ini diperlukan upaya aktif untuk menjamin stok vaksin mencukupi di setiap kabupaten atau kota.
"Diharapkan para wali kota dan bupati aktif berkoordinasi dengan gubernur setempat yang menjadi penerima pertama stok vaksin dari pusat," lanjutnya.
Menurut dia, gubernur juga mampu menjadi kepanjangan tangan pimpinan daerah wilayah administratif di bawahnya untuk mengadvokasi kebutuhan dosis vaksin.
Karena hal ini akan menjadi input berarti bagi Kemenkes termasuk perbaikan mekanisme dan distribusi serta logistik untuk segera ditindaklanjuti. (tan/jpnn)
Redaktur : Yessy
Reporter : Fathan Sinaga