jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah terus menggalakkan larangan mudik untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat dan terjadinya lonjakan kasus Covid 19.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid 19 Wiku Adisasmito menyebut pemudik yang tetap nekat pulang kampung menjadi beban pemerintah daerah.
BACA JUGA: Varian Baru Covid-19 dari Afrika Ditemukan di Mojokerto, Begini Kata Kadinkes Jatim
"Ini tentunya menjadi beban pemerintah daerah," kata Prof Wiku dalam diskusi yang disiarkan melalui akun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Youtube, Kamis (6/5).
Dia menjelaskan pemerintah daerah adalah pihak yang harus mengantisipasi lonjakan orang yang datang dan potensi terjadinya penularan.
BACA JUGA: Hati-Hati dengan WhatsApp Pink, Hp Anda Bisa Dibobol
"Belum tentu di daerah fasilitas kesehatan bagus seperti di Jakarta ketika lonjakan tinggi," lanjut dia.
Pemerintah memberlakukan larangan mudik pada 6-17 Mei 2021.
BACA JUGA: Selama Larangan Mudik, Wisata Tetap Dibuka, Tetapi..
Meski begitu, banyak pemudik yang nekat pulang kampung sebelum masa larangan mudik sehingga pemerintah menambahkan pengetatan perjalanan pada 22 April-5 Mei dan 18-24 Mei 2021. (mcr9/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jelang Larangan Mudik, Trafik Penumpang di Bandara AP I Melonjak
Redaktur & Reporter : Dea Hardianingsih