jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyadari adanya polemik terkait penerapan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM). Menurut Wiku, kebijakan PSBM efektif diterapkan untuk daerah yang lebih sempit.
Apabila ada kluster atau sekumpulan kasus teridentifikasi pada wilayah-wilayah lebih kecil dari kabupaten atau kota, misalnya kecamatan, kelurahan atau RT/RW tertentu, maka itu bisa dilakukan pengendalian langsung. Sehingga pada daerah itu tidak terjadi mobilitas penduduk ke daerah lainnya dan penanganannya bisa fokus pada daerah dengan komunitas tersebut.
"Ini diharapkan pada provinsi-provinsi prioritas tersebut betul-betul bisa dilakukan pengendalian terbaik, dengan kerja sama seluruh aparat baik dari pemerintah daerah maupun dari Polri dan TNI, sehingga dapat ditangani dengan tuntas," kata Wiku di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (15/9).
Selain itu Wiku juga menjelaskan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta saat ini. Melihat dalam 5 minggu terakhir, kondisi peta zonasinya berada di zona merah dan oranye. Saat ini ada pembatasan-pembatasan ketat yang dilakukan Pemda DKI Jakarta.
"Kami lihat kondisi seperti itu akhir dilakukan pembatasan lebih ketat agar kondisinya bisa terkendali lebih baik. Ini adalah proses yang harus dilakukan, perlu adanya gas dan rem, yaitu memastikan apabila kasusnya meningkat dan mulai tidak terkendali dan berjalan cukup lama, maka perlu pengetatan pada aktivitas tertentu yang berkontribusi pada peningkatan kasus tersebut," kata Wiku.
Wiku menambahkan, perlu dilakukan melalui proses pertama, lalu prakondisi, timing, prioritas, koordinasi pusat dan daerah, di mana Satgas Penanganan Covid-19 terlibat. Dia mencontohkan hal itu terjadi di DKI Jakarta yang melakukan pengetatan yang lebih.
"Dan ini tidak tertutup juga untuk seluruh daerah di Indonesia apabila kondisinya yang zona merahnya berlangsung selama beberapa Minggu. Ini adalah alarm, maka harus dilakukan reaksi pengendalian yang lebih ketat," tegas Wiku.
Lebih lanjut kata Wiku, Presiden Joko Widodo menugaskan Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo bekerjasama dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk terlibat dalam penanganan hingga ke tingkat daerah.
Dia mengingatkan masyarakat untuk menyadari bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir. Pemerintah pusat dan daerah termasuk masyarakatnya harus bekerja sama disiplin menjalankan protokol kesehatan agar tidak terjadi penularan yang tidak terkendali.
"Semakin banyak yang bisa menjalankan protokol kesehatan secara konsisten, maka itu adalah kunci kita menekan kasus yang ada," tutupnya. (tan/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA JUGA: Dua Hari PSBB Jakarta, Operasi Yustisi Jaring 221 Pelanggaran Protokol Kesehatan
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga