jpnn.com - JAKARTA - Kepala Satuan Tugas Cakra Buana PDIP, Komarudin Watubun menyatakan menolakannya atas opsi pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh DPRD. Menurutnya, kontroversi yang selama ini terjadi harus diakhiri dengan memertahankan pilkada secara langsung oleh rakyat.
"Sejalan dengan sikap PDIP, Satgas Cakra Buana berpandangan bahwa kedaulatan harus tetap di tangan rakyat. Itu amanat konstitusi. Jangan terjadi pemaksaan opini elit politik untuk merubah kedaulatan kepada rakyat kepada DPRD. Itu sangat berbahaya," kata Komarudin kepada wartawan di Sekretariat Satgas Cakra Buana, Jakarta, Kamis (18/9).
BACA JUGA: Siap Gelar Pilkada Serentak 2015
Ditegaskannya, PDIP adalah yang paling konsisten memertahankan pilkada langsung oleh rakyat. Komarudin bahkan menyebut pilkada oleh DPRD menyalahi konstitusi.
Komarudin menambahkan, saat ini sejumlah pihak mencari legitimasi dan penguatan argumentasi terhadap upaya pilkada oleh DPRD. Pancasila pun dibawa-bawa untuk memperkuat argumen pilkada oleh DPRD.
BACA JUGA: DKPP Pecat Anggota KIP Sabang
"Ini sangat tidak produktif dan pembodohan kepada masyarakat dengan memberikan interpretasi sembarangan terhadap Pancasila. Jangan karena kecewa secara politis, Pancasila dijual, rakyat dikorbankan," tegasnya.
Jika argumentasinya pilkada langsung dianggap boros dan menimbulkan ekses negatif seperti konflik hingga politik dinasti, maka harusnya ada pembenahan sistem. "Bukan merubah konstitusi secara serampangan," kata anggota DPR terpilih asal Papua itu.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Suami Arumi Bachsin Didukung jadi Wali Kota Depok
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengamat Jagokan Irman Gusman Pimpin DPD Lagi
Redaktur : Tim Redaksi