jpnn.com, BOGOR - Satria Muda Andal Nusa (SAMAA) terus aktif dan konsisten mengawasi penggunaan dana desa pada era pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi.
Salah satu caranya ialah dengan terjun langsung ke lapangan. Ketua Dewan Pembina Satria Muda Andal Nusa Feriko Sitepu beserta jajarannya terjun ke Desa Kalong Liud, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/6).
BACA JUGA: Pimpin Pertemuan IMT-GT, Jokowi Sampaikan Tiga Poin Penting
"Kami bertujuan melakukan identifikasi awal pembangunan desa dan masyarakat sebagai bentuk komitmen sebagai relawan Jokowi untuk terus mendukung dan mengawal program Nawa Cita beliau agar betul-betul sampai kepada masyarakat. Salah satunya adalah program dana desa," kata Feriko.
BACA JUGA: Jokowi Hadiri Pembukaan KTT ke-34 ASEAN di Bangkok
Dia menambahkan, identifikasi permasalahan yang dihadapi di lapangan penting dilakukan. Hal itu untuk pemantapan pelaksanaan program agar betul-betul dirasakan dan efektif mendongkrak pemberdayaan masyarakat dan berbagai hal yang masih dianggap perlu dalam rangka pembangunan desa tertinggal.
Pelaksanaan kegiatan terutama untuk menemukan berbagai masalah dan hal-hal yang masih perlu dilakukan untuk mendorong pelaksanaan program itu agar semakin mendekati harapan semua pihak, khususnya masyarakat.
BACA JUGA: KTT ASEAN: Jokowi Minta Generasi Muda di Asia Tenggara Berpikir Out The Box
Kegiatan identifikasi yang dilakukan di Desa Kalong Liud yang memiliki luas wilayah 325 hektare dan jumlah penduduk sekitar 9.000 jiwa itu ditemukan beberapa hal yang cukup menarik.
"Pada tahap awal kegiatan identifikasi, kami menemukan dan mengidentifikasi beberapa fakta dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa Kalong Liud, yaitu perlunya diberikan pelatihan vokasional berbasis potensi lokal, antara lain bambu, padi, dan pisang," tutur Feriko.
Dalam rangka pembangunan infrastruktur, sambung Feriko, temuan pihaknya yakni perlunya pembangunan infrastruktur desa tertinggal.
Bentuknya berupa pembangunan/perbaikan jalan, pembangunan jembatan yang layak menuju desa, dinding penahan longsor yg pernah menjadi masalah, rumah penduduk yang tidak layak huni, perlunya posyandu dan tempat pusat pemberdayaan masyarakat desa dan sekitar.
"Juga masih kami temukan ada warga masyarakat masih belum mendapat Kartu Indonesia Pintar dan BPJS," kata Feriko.
Secara keseluruhan, kata Feriko, pembangunan desa oleh pemerintah pusat dan Pemda Bogor sudah cukup berhasil.
"Walaupun faktanya dianggap masih perlu beberapa pembenahan dan komitmen yang sungguh-sungguh pihak aparat terkait di lapangan," imbuh Feriko.
Dia menambahkan, program yang sudah bagus akan maksimal dirasakan masyarakat apabila memiliki semangat dan kesungguh-sungguhan yang tetap konsisten sampai aparat pemerintah terkait struktur terbawah.
"Namun, satu hal yang penting bahwa kelompok/organisasi masyarakat sangat diperlukan sebagai mediator sekaligus sebagai lembaga pengawas program", tegasnya.
Menurut Feriko, Satria Muda Andal Nusa (SAMAA) yang diketuai Roro Handayani dan sudah berdiri di 17 provinsi berharap agar Pemerintah Daerah Bogor dan pemerintah pusat termasuk instansi terkait mendukung penuh kegiatan identifikasi yang dilakukan relawan.
"Kami ini kan mitra mereka (pemda dan pemerintah pusat). Dukungan mereka terhadap kerja relawan jelas sangat kami butuhkan saat ini dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan program dana desa untuk mendukung setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa tersebut," tandas Feriko. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hari Ini Pak Jokowi Tambah Usia, Tak Perlu Ada Pesta
Redaktur & Reporter : Ragil