Satu Desa Tak Dapat BLSM

Menurut Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Banyuasin, Drs H Indra Hadi ada 141 RTS yang tidak menerima BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Seluruh RTS tersebut terpusat di Desa Karang Mulya, dari 13 desa di Kecamatan Tungkal Ilir.
 
“Hanya desa itu yang tidak mendapatkan BLSM, penerima raskin di Karang Mulya itu 1.118 RTS sementara RTS yang menerima BLSM hanya 977," kata Indra Hadi, kemarin saat rapat pemantapan pembagian BLSM di ruang rapat Sekda Banyuasin, Rabu (26/6).

Dikatakan Indra Hadi, di Kabupaten Banyuasin, ada 3 kecamatan yang penerima BLSM tidak sesuai dengan database penerima raskin tahun 2011. Selain Tungkal Ilir, kecamatan lainnya seperti Banyuasin III dan Sembawa, serta Muara Padang, ada ketidakcocokan data antara penerima raskin dan BLSM.

"Data untuk Banyuasin III dan Sembawa itu masih tergabung menjadi satu, dimana data raskin di sana 2.052 sementara penerima BLSM 2.031 RTS," sambungnya.

Kemudian, untuk Kecamatan Muara Padang, dari 2383 RTS yang menerima raskin, hanya 2.142 RTS penerima BLSM. "Jumlah yang tidak menerima BLSM ini, setidaknya ada 244 RTS, yang tersebar di dua desa, yakni Desa Marga Mulyo dan Sido Mulyo," beber Indra.

Total, kata Indra Hadi, ada 406 RTS penerima raskin, yang tidak masuk dalam database penerima BLSM melalui Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Untuk itu, Dinsos Banyuasin akan menelusuri selisih angka RTS penerima BLSM tersebut ke Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan Nasional.

Menanggapi adanya selisih penerima BLSM ini, perwakilan manajemen Kantor Pos Palembang, Agustina yang ikut hadir dalam rapat yang dipimpin Asisten I Husnan Bakti mengatakan, jika Pos Indonesia, tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri database penerima BLSM."Itu bukan wewenang kami, Pos Indonesia dalam program ini hanya membagikan KPS dan melakukan pembayaran BLSM untuk RTS," katanya.

Asisten I, Husnan Bakti, meminta kejelasan dari pihak pos untuk segera mengantarkan KPS tersebut untuk masyarakat. "Kita juga ingin tahu, karena jadwalnya itu kan mulai 6 Juni lalu sampai akhir Juli untuk pendistribusiannya, namun nyatanya sampai sekarang belum ada KPS yang diterima rakyat kami," pungkasnya.(jpnn/lia/ce3)