Satu Kandidat Tebar Rp100 Miliar

Sabtu, 28 Juli 2012 – 01:29 WIB

JAKARTA - Ibarat berjudi, para kandidat yang bakal berlaga di pemilihan gubernur (pilgub), harus siap-siap kecewa jika pada akhirnya gagal meraih kursi gubernur atau wakil gubernur. Pasalnya, dari sejumlah pasangan yang ikut bertarung di pemilukada, hanya sepasang saja yang dinyatakan sebagai pemenang.

Lainnya harus gigit jari. Gelontoran dana yang sudah dikeluarkan harus dianggap sebagai uang hilang. Mendagri Gamawan Fauzi menyebut, untuk pilgub, masing-masing kandidat rata-rata mengeluarkan dana Rp100 miliar.

"Rp100 miliar itu untuk satu tim. Kalau pemilihan gubernur memang lebih mahal dibanding pemilukada bupati/walikota," ujar Gamawan Fauzi, yang juga mantan gubernur Sumbar itu, kepada wartawan di kantornya, kemarin (27/7).

Terpisah, Koordinator Komite untuk Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampouw menilai, angka yang disebut Gamawan itu tergolong angka glamour. Artinya, Rp100 miliar untuk satu kandidat merupakan jumlah dana yang berlebih.

Menurut Jeirry, jumlah standar yang dikeluarkan satu kandidat gubernur sekitar Rp25 miliar. Jumlah tersebar tersedot untuk kampanye. "Money politics itu bagian juga dari kampanye. Juga uang sewa perahu partai untuk pencalonan, yang nantinya si calon diminta uang sumbangan calon untuk kampanye partai," beber Jeirry.

Dikatakan Jeirry, untuk membuat spanduk-spanduk, itu dananya tidak besar. Dia memperkirakan, untuk membuat 100 spanduk ukuran 4X5 meter, hanya butuh dana sekitar Rp5 juta. "Taruhlah dia bikin 1000 spanduk, paling berapa?" ujarnya.

Jadi, yang terbesar untuk kampanye dalam bentuk politik uang dan beli tiket perahu partai untuk mengusungnya jadi calon. "Untuk partai pengusung bisa Rp5 miliar. Sebutannya sih uang sumbangan untuk kampanye partai. Tapi partai paling pasang spanduk habis Rp5 jutaan, dapatnya Rp5 miliar," ulas Jeirry, aktivis yang konsen menyoroti penyelenggaraan pemilukada itu.

Lebih lanjut, pria asal Manado itu mengatakan, para kandidat yang hartanya cekak, tetap juga menghabiskan dana hingga minimal Rp25 miliar itu. Pasalnya, biasanya kandidat mendapat pasokan dana dari para donatur. "Jumlah dana yang dikeluarkan untuk pencalonannya, bisa lebih besar jumlah harta kekayaannya. Karena ada sumbangan," pungkas Jeirry. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU DKI Dituding Persulit Pendataan Pemilih Tambahan


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler