JAKARTA - Kursi menteri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus digoyang. Istana dikabarkan bakal mengurangi satu di antara tiga kursi menteri PKS di kabinet. Partai Golkar disebut-sebut akan mendapat "limpahan" satu kursi menteri tersebut. Itu menjadi balas budi atas sikap satu suara dengan kubu pemerintah dalam sidang paripurna yang membahas kenaikan harga BBM.
Informasi tersebut terekam dalam pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dengan sejumlah petinggi beringin. Setelah melakukan kunjungan di Solo, Ical "sapaan Aburizal Bakrie" memang langsung mengadakan rapat internal di salah satu restoran di Grand Indonesia, Jakarta. Sejumlah petinggi DPP Golkar yang hadir, antara lain, Menko Kesra Agung Laksono serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo.
Informasi bahwa pertemuan itu membahas satu posisi menteri PKS disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Golkar Fadel Muhammad. Menurut Fadel, salah satu agenda pertemuan itu membahas adanya pencopotan salah satu menteri dari PKS. "Salah satu agenda, yakni kami membahas tentang itu. Tapi, itu hak prerogatif Presiden SBY," ujarnya.
Meski dibahas, kata Fadel, tidak berarti posisi menteri tersebut pasti dicopot. Menurut Fadel, jatah kursi menteri bukan merupakan prioritas Golkar. "Kementerian bagi kami bukan faktor utama, tapi program prorakyat itu yang utama," ujarnya.
Namun, Cicip membantah jika pertemuan itu terkait dengan penambahan posisi menteri. Menurut dia, pertemuan tersebut membahas tindak lanjut desakan percepatan rapat pimpinan nasional khusus (rapimnasus). Sekitar 25 DPD Golkar tingkat provinsi meminta rapimnasus dipercepat dengan agenda utama pencapresan Ical. "Kami ngobrol-ngobrol aja, soalnya teman daerah banyak yang datang," ujar Cicip.
Menurut Cicip, rapimnasus itu mungkin diadakan pada 25 Juli. Namun, saat ini DPP masih mempertimbangkan apakah akan menindaklanjuti usul DPD provinsi tersebut. "Sekarang kami mesti putusin di DPP, apa kita mau nggak jalanin ini (percepatan rapimnasus, Red)," ujarnya.
Setelah pertemuan, Ical menegaskan bahwa Golkar tidak berada dalam posisi meminta. Golkar juga tidak berposisi menyediakan kader seandainya dilakukan reshuffle terhadap posisi menteri PKS. "Seandainya pun diganti, kami merekomendasikan diganti oleh profesional," ucap Ical
Ical juga membantah posisi dirinya yang dilibatkan untuk melakukan evaluasi terhadap PKS. Menurut dia, kontrak koalisi yang dibangun selama ini adalah antara pemerintah dan parpol. Karena itu, pemerintah yang memiliki hak untuk menyampaikan hasil evaluasi kepada PKS. "Pemerintah itu siapa, bisa presiden, bisa Wapres, bisa Menkopolhukam," tandasnya.
Informasi menyebutkan, satu kursi menteri yang bakal dicopot dari PKS adalah pos komunikasi dan informatika. Dibandingkan dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Pertanian yang langsung menyentuh rakyat, posisi yang kini dijabat mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring itu relatif tidak dipertahankan.(bay/pri/c10/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kenaikan UMP 2012 Capai 10, 27 Persen
Redaktur : Tim Redaksi