jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Almuzzammil Yusuf menyatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap satu tahun Pemerintahan Jokowi-JK yang hanya 51,7 persen.
Angka itu lebih rendah dibandingkan tingkat kepuasan satu tahun Pemerintahan SBY-JK dan SBY-Boediono yang mencapai 66 hingga 70 persen menurut hasil survei independen.
BACA JUGA: Kejahatan Terhadap Anak Harus Jadi Extraordinary Crime, Pelaku Dihukum Mati!
"Ini harus jadi bahan introspeksi Pemerintahan Jokowi-JK. Kami telah melakukan kajian plus-minus kinerja bidang politik dan hukum satu tahun Jokowi-JK dibandingkan Pemerintahan SBY," kata Almuzzammil Yusuf, di Jakarta, Rabu (21/10).
Kinerja minus pertama yang sangat kentara menurut Muzzammil, intervensi pemerintah dalam konflik internal partai Golkar dan PPP. Ini adalah kesalahan mendasar di bidang politik dan hukum Pemerintahan Jokowi-JK.
BACA JUGA: Ini Saran Kubu Ical untuk Agung Laksono
Menkumham, ujar Muzzammil, seharusnya tidak ikut campur dalam konflik internal PPP dan Golkar. Itu ranah Mahkamah Partai, Pengadilan dan MA.
“Putusan MA terakhir yang memenangkan kubu ARB dan Djan Farid sudah tepat. Kita harus apresiasi keputusan MA. Seharusnya Menkumham tidak boleh berpihak melainkan hanya menjalankan prosedur administrasi pengesahan partai politik berdasarkan UU Partai Politik. Pemerintahan SBY lebih moderat dan proporsional dalam menangani konflik internal partai," terangnya.
BACA JUGA: Satu Tahun Pemerintahan Jokowi, Mana Realisasi Revolusi Mental?
Selain itu, kata Muzzammil, Pemerintah Jokowi telah mengintervensi penegakan hukum. Sebagai contoh, pergantian Kabareskrim, Budi Waseso di saat sedang menangani kasus korupsi kondensat, penimbunan daging sapi, Pelindo II dan Pertamina Foundation.
"Seharusnya pejabat yang memiliki terobosan, kinerja baik, dan taat pada aturan dan tugas dipertahankan. Berikan kesempatan yang bersangkutan membuktikan secara transparan bahwa apa yang dilakukannya benar-benar untuk pemberantasan korupsi. Sehingga dengan itu dapat mengangkat citra Kepolisian sebagai penegak hukum," tegasnya.
Bahkan pemerintahan Jokowi menurut Muzzammil, telah menunjukan konflik internal kabinet yang kontraproduktif. Perbedaan pernyataan yang mencolok antara Presiden dengan Wakil Presiden, Wakil Presiden vs Menko Maritim, Menko Maritim vs Menteri ESDM terkait Freeport, dan Proyek Listrik 35 ribu MW seharusnya tidak terjadi.
"Kasus ini menunjukan lemahnya leadership Presiden Jokowi dalam mengelola internal kabinetnya. Hal ini belum pernah terjadi di seluruh kabinet reformasi sebelumnya," jelas Muzzammil.
Kemudian kata Muzzamil, tidak harmonisnya hubungan Jokowi dengan partai pendukung utamanya. Terlihat ada tarik-menarik kepentingan antara Jokowi dengan partai pendukungnya yang menyebabkan kepentingan publik terabaikan.
"Lihat kisruh dalam revisi UU KPK, pergantian Kapolri, dan program bela negara seharusnya tidak terjadi jika ada kesamaan sikap Presiden Jokowi dengan partai pendukug utamanya," pungkasnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wow! Yorrys Minta Agung Legowo
Redaktur : Tim Redaksi