jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto sama sekali tidak berbicara tentang keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam pidato perdana setelah dilantik sebagai pemimpin Indonesia oleh MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).
Prabowo dalam pidato perdana sebagai Presiden RI banyak membahas berbagai hal seperti urusan kebocoran anggaran negara.
BACA JUGA: Ada Teriakan Huu Saat Anak-Menantu Jokowi Disorot Kamera di Sidang Pelantikan Prabowo
"Saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, dan korupsi di negara kita," kata Ketum Gerindra itu dalam pidatonya, Minggu.
Prabowo dalam pidato juga berbicara keinginan mewujudkan swasembada pangan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung bahan makanan dunia.
BACA JUGA: Pidato Pertama Presiden Prabowo Bahas Masalah Warisan Jokowi, Singgung Kebocoran
"Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya," kata eks Danjen Kopassus itu.
Prabowo juga mengingatkan pemimpin politik di Tanah Air tidak mudah bangga dengan status Indonesia sebagai negara G20.
BACA JUGA: Sekjen NasDem Buka-bukaan Isi Pertemuan Surya Paloh dan Prabowo di Kemenhan
Dia menyebut pemimpin politik harus melihat situasi lapangan ketimbang merasa bangga dengan status Indonesia sebagai negara G20.
Prabowo merasa masih banyak rakyat di Indonesia yang hidup di garis kemiskinan, seperti rakyat dan anak-anak yang kekurangan gizi.
"Apakah kita sadar rakyat dan anak-anak kita masih banyak yang kurang gizi, masih banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik, banyak sekolah-sekolah yang tidak terurus, saudara-saudara sekalian, kita harus berani melihat ini semua," katanya.
Prabowo dalam pidato juga membahas soal sikap politik Indonesia di internasional yang akan menerapkan politik bebas aktif.
"Indonesia memilih jalan bebas aktif, nonblok, nonline, kita tidak mau ikut pakta-pakta militer mana pun," ujar dia.
Namun, Prabowo tidak sekali pun membahas soal keberlanjutan pembangunan IKN yang dimulai era Presiden kedelapan RI Joko Widodo (Jokowi).
Diketahui, IKN sampai kini masih dalam proses pembangunan dan banyak dari infrastruktur di sana yang belum tuntas dikerjakan.
Indonesia sendiri telah membuat UU IKN yang mewajibkan Indonesia untuk menuntaskan pembangunan kota di Pulau Kalimantan itu. (ast/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perempuan Mantan Caleg Sebarkan Video Porno
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Aristo Setiawan