jpnn.com - JAKARTA - Seiring semakin dekatnya pemilu presiden (pilpres), persoalan surat rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) tentang pemberhentian Prabowo Subianto dari ABRI hendaknya tak terus bergulir menjadi polemik. Karenanya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk segera memperjelas persoalan agar polemik itu tak berkelanjutan.
Adalah mantan Staf Khusus Menteri Pertahanan, Mayjen (purn) Saurip Kadi, yang mendesak Presiden SBY segera membuat pernyataan secara langsung tentang surat DKP yang akhir-akhir ini jadi polemik. “Ini di persimpangan jalan sehingga sikap beliau penting untuk rakyat meyakini siapa yang harus dipilih. Kalau salah memilih, republik bisa kembali otoriter dan bubar jalan," kata Saurip di Jakarta, Minggu (22/6).
BACA JUGA: Jokowi Bantah Wajib Militer
Mantan Asisten Teritorial Kepala Staf TNI AD itu menambahkan, bisa jadi Prabowo memang tidak melanggar hak asasi manusia. Namun, kata Saurip, mantan Danjen Kopassus itu sudah mengaku bertanggung jawab dalam kasus penculikan aktivis 1998 oleh Tim Mawar. Bahkan Prabowo sudah mengaku bertindak atas inisiatif sendiri. “Dalam konteks penculikan Pak Prabowo terlibat," imbuhnya.
Karenanya, lanjut Saurip, lebih baik SBY segera berbicara langsung soal keputusan DKP. Terlebih lagi, SBY juga duduk di DKP pada 1998 sehingga tahu persis sial pemberhentian Prabowo dari ABRI dan kasus-kasus yang melatarinya.
BACA JUGA: Soal Indonesia-Australia, Prabowo Sepakat dengan Jokowi
“Jangan biarkan polemik yang berkepanjangan. SBY harus bicara,” pungkas mantan petinggi TNI kelahiran Brebes itu.(ara/jpnn)
BACA JUGA: Marwan: Jokowi Unggul Jauh dari Prabowo
BACA ARTIKEL LAINNYA... Angkat Persoalan Palestina Jadi Nilai Plus Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi