jpnn.com, PUTRAJAYA - Malaysia mengadukan kebijakan energi terbarukan Uni Eropa (UE) ke World Trade Organisation (WTO). Pasalnya, kebijakan anyar tersebut tidak mengakui biofuel dari minyak kelapa sawit sebagai energi terbarukan.
Sebagai produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia, Malaysia terang saja menganggap kebijakan UE sangat diskriminatif.
BACA JUGA: Dijegal Uni Eropa, Sawit Indonesia Malah Makin Perkasa
Menteri Industri dan Komoditas Perkebunan Malaysia Mohd Khairuddin Aman Razali mengatakan UE menerapkan kebijakan itu tanpa mempertimbangkan komitmen dan pandangan Malaysia.
Padahal, Malaysia telah memberikan banyak feedback serta mengirimkan misi ekonomi dan teknis ke Eropa.
BACA JUGA: BPDPKS Salurkan Dana Sebesar Rp 2,55 Triliun Untuk Peremajaan Sawit Raya
"Arahan UE itu akan berarti penggunaan minyak sawit sebagai bahan bakar nabati di Uni Eropa tidak masuk dalam penghitungan target energi terbarukan dan pada gilirannya menciptakan pembatasan perdagangan yang tidak semestinya untuk industri minyak sawit mereka sendiri," kata Razali dalam pernyataan itu.
Kementerian Malaysia itu pun mengajukan permintaan konsultasi ke WTO dengan kerja sama dari Kantor Jaksa Agung serta Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional.
BACA JUGA: Ditodong Perampok Bersenpi, Sopir Truk Buah Sawit Diikat Lalu Dibuang ke Hutan
Malaysia akhirnya mengambil tindakan hukum yang sebelumnya pada Juli tahun lalu telah diperingatkan negara itu terhadap Pengarahan II Energi Terbarukan Uni Eropa (EU Renewable Energy Directive II).
Malaysia akan bertindak sebagai pihak ketiga dalam kasus sengketa pembatasan bahan bakar sawit oleh EU di WTO.
Tindakan hukum terpisah telah diajukan oleh Indonesia, produsen minyak sawit terbesar di dunia, sebagai tanda solidaritas dan dukungan, kata pernyataan kementerian Malaysia itu. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil