jpnn.com - JAKARTA - Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan saling sindir antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menunjukkan tidak jalannya proses edukasi di internal partai politik. Menurutnya, dua pimpinan di eksekutif ini membuktikan adanya ketidakpahaman tentang pilar demokrasi, substansi otonomi dan struktur pemerintahan.
"Seharusnya saling sindir antara presiden wakil gubernur meski berbeda partai tidak boleh terjadi karena dua jabatan tersebut ada di eksekutif, jadi bukan di ranah politik lagi," kata Siti Zuhro, di Jakarta, Jumat (8/11).
BACA JUGA: Lembaganya Kuat, yang Lemah itu Presidennya
Pemimpin daerah lanjut Siti, harus berpikir bahwa dia memimpin untuk memajukan daerahnya, bukan untuk partainya. Dengan demikian tidak boleh lagi ada kompetisi dalam pemerintahan.
“Secara struktur pemerintah, Pemda masih tergantung dengan pemerintah pusat. Begitu juga sebaliknya. Kepempinan nasional harus menjaga kepentingan nasional, di provinsi juga harus diingat tujuannya untuk menyejaterahkan kualitas rakyat, artinya kepala daerah juga harus menjaga kepentingan nasional. Semua harus masuk ke ranah eksekutif,” tegasnya.
BACA JUGA: Hari Ini, Pemulangan TKI Dimulai
Dijelaskannya, Pusat punya otoritas konstitusional untuk menata daerah. Kalau daerah mengalami masalah untuk memajukan daerah, maka pusat harus mendorong daerah untuk maju.
”Karena itu, pemerintahan pusat melalui Kementerian Dalam Negeri bisa mengundang semua kepala daerah guna membangun sinergi dan komunikasi. Jangan ketika sukses pemerintah pusat diabaikan perannya dan ketika susah, semua diarahkan menjadi tanggungjawab pemerintah pusat,” imbuhnya. (fas/jpnn)
BACA JUGA: KPK Yakin Handoyo Jalankan Tugas Dirjen Pas dengan Baik
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kirim 100 Jaksa ke KPK
Redaktur : Tim Redaksi