JAKARTA - Hubungan Partai Demokrat dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) semakin memanas. Namun, belum juga ada sikap yang tegas dari kedua kubu. PKS memberi sinyal ogah menarik tiga menterinya di kabinet.
Sementara Presiden SBY juga belum melakukan pendepakan menteri dari partai pendukung pemerintah yang menolak kebijakan kenaikkan harga BBM itu.
Informasi yang dihimpun JPNN, para petinggi Partai Demokrat sudah memberikan masukan ke SBY agar segera mengambil tindakan, mendepak langsung PKS dari setgab partai pendukung koalisi, atau pemberian sanksi berupa pengurangan kursi menteri.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Jhony Allen Marbun, mengakui, para kader Demokrat sudah memberi masukan ke SBY, sebagai ketua setgab. Hanya saja, kata Jhony, masukan yang disampaikan ke SBY dalam bahasa yang normatif, yakni agar mengevaluasi posisi PKS sebagai partai pendukung pemerintah.
"Tapi keputusan sepenuhnya ada di tangan presiden. Karena sesungguhnya partai koalisi kompak, tapi hanya PKS yang tidak jelas. PKS kami nilai masuk koalisi karena kepentingan, bukan karena kesamaan platform," ujar Jhony Allen kepada JPNN di Jakarta, kemarin (14/6).
Jadi, apakah Demokrat dan SBY menunggu PKS sukarela menarik menterinya dari kabinet? Jhony mengatakan, rasanya hal itu tak mungkin. "Kami sebenarnya menunggu sikap gantleman, tapi mana ada yang mau meninggalkan kursi yang empuk," sindir JAM, panggilan akrabnya.
Sinyal lebih gamblang disampaikan Ketua DPP Demokrat, Sutan Bathoegana Siregar. Dia yakin, sebagai ketua Setgab, SBY dalam waktu secepatnya akan mengambil tindakan tegas. Ada dua kemungkinan, yakni mengeluarkan PKS dari koalisi, atau memberikan sanksi berupa mencopotan salah satu menteri dari PKS.
"Kalau tak keluar, ya menterinya dikurangi satu. Kan sebelumnya menteri dari PKS juga dikurangi satu, dari empat tinggal tiga. Sebagai partai pendukung koalisi, pengurangan jatah menteri merupakan sanksi berat," kata Sutan kepada JPNN.
Seperti diketahui, pada Oktober 2011, SBY memberhentikan menteri dari PKS, Suharna Surapranata dari jabatannya sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Sejak saat itu, menteri dari PKS tinggal tiga orang, yaitu Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, dan Menteri Pertanian Suswono.
Nah, kemarin, anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Idris Lutfi mengatakan partainya menunggu keputusan SBY mengenai nasib para menteri mereka di kabinet.
Menurut Idris, ada beberapa kemungkinan mengenai nasib PKS. Partai yang dipimpin Anis Matta itu bisa dikeluarkan dari koalisi dan seluruh menterinya dicopot. Selain itu bisa saja ada menteri yang dicopot.
Kalau ada menteri yang dicopot, dia menduga, menteri yang akan dicopot adalah Menteri Pertanian Suswono. Apalagi namanya dikaitkan dalam kasus korupsi kuota impor daging sapi di kementerian yang dipimpinnya itu. (sam/jpnn)
Sementara Presiden SBY juga belum melakukan pendepakan menteri dari partai pendukung pemerintah yang menolak kebijakan kenaikkan harga BBM itu.
Informasi yang dihimpun JPNN, para petinggi Partai Demokrat sudah memberikan masukan ke SBY agar segera mengambil tindakan, mendepak langsung PKS dari setgab partai pendukung koalisi, atau pemberian sanksi berupa pengurangan kursi menteri.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Jhony Allen Marbun, mengakui, para kader Demokrat sudah memberi masukan ke SBY, sebagai ketua setgab. Hanya saja, kata Jhony, masukan yang disampaikan ke SBY dalam bahasa yang normatif, yakni agar mengevaluasi posisi PKS sebagai partai pendukung pemerintah.
"Tapi keputusan sepenuhnya ada di tangan presiden. Karena sesungguhnya partai koalisi kompak, tapi hanya PKS yang tidak jelas. PKS kami nilai masuk koalisi karena kepentingan, bukan karena kesamaan platform," ujar Jhony Allen kepada JPNN di Jakarta, kemarin (14/6).
Jadi, apakah Demokrat dan SBY menunggu PKS sukarela menarik menterinya dari kabinet? Jhony mengatakan, rasanya hal itu tak mungkin. "Kami sebenarnya menunggu sikap gantleman, tapi mana ada yang mau meninggalkan kursi yang empuk," sindir JAM, panggilan akrabnya.
Sinyal lebih gamblang disampaikan Ketua DPP Demokrat, Sutan Bathoegana Siregar. Dia yakin, sebagai ketua Setgab, SBY dalam waktu secepatnya akan mengambil tindakan tegas. Ada dua kemungkinan, yakni mengeluarkan PKS dari koalisi, atau memberikan sanksi berupa mencopotan salah satu menteri dari PKS.
"Kalau tak keluar, ya menterinya dikurangi satu. Kan sebelumnya menteri dari PKS juga dikurangi satu, dari empat tinggal tiga. Sebagai partai pendukung koalisi, pengurangan jatah menteri merupakan sanksi berat," kata Sutan kepada JPNN.
Seperti diketahui, pada Oktober 2011, SBY memberhentikan menteri dari PKS, Suharna Surapranata dari jabatannya sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Sejak saat itu, menteri dari PKS tinggal tiga orang, yaitu Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, dan Menteri Pertanian Suswono.
Nah, kemarin, anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Idris Lutfi mengatakan partainya menunggu keputusan SBY mengenai nasib para menteri mereka di kabinet.
Menurut Idris, ada beberapa kemungkinan mengenai nasib PKS. Partai yang dipimpin Anis Matta itu bisa dikeluarkan dari koalisi dan seluruh menterinya dicopot. Selain itu bisa saja ada menteri yang dicopot.
Kalau ada menteri yang dicopot, dia menduga, menteri yang akan dicopot adalah Menteri Pertanian Suswono. Apalagi namanya dikaitkan dalam kasus korupsi kuota impor daging sapi di kementerian yang dipimpinnya itu. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hanura Konsisten Menolak Kenaikan Harga BBM
Redaktur : Tim Redaksi