JAKARTA - Koordinator Kaukus Parlemen Papua, Paskalis Kossay meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak tutup mata terhadap ketidakberesan kinerja dan kontrak karya pemerintah dengan PT Freeport yang sudah berlangsung 50 tahun.
Berbagai kasus yang mengorbankan rakyat dan lingkungan Papua selama ini menurut Paskalis Kossay, akibat pemerintah tidak mengawasi kinerja PT Freeport. Bahkan selama 50 tahun keberadaan PT Freeport di Papua, secara sengaja membiarkan pengangguran, kemiskinan, dan perusakan lingkungan.
“Kebobrokan PT Freeport selama ini ditutup-tutupi oleh pemerintah. seharusnya mengontrol kinerja Freeport dengan baik, agar memberikan kontribusi positif kepada negara. Jangan dibiarkan rakyat Papua menderita,” tegas koordinator kaukus Paskalis Kossay di komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (30/5).
Berbagai temuan Kaukus terkait dengan kinerja PT Freeport tersebut sudah di sampaikan kepada pemerintah. Tapi belum satupun diantara laporan itu yang ditindaklanjuti oleh pemerintah SBY, jelasnya.
Menyikapi setoran PT Freeport terhadap keluarga korban terowongan masing-masing sebesar Rp6 miliar, sesungguhnya nilai tersebut bukan inisiatif Freeport. "Angka Rp6 miliar itu awalnya dari inisiatif keluarga korban yang dikabulkan oleh Freeport," ungkapnya.
Tapi kompensasi tersebut tidak berarti masalah sudah selesai. Freeport lanjut Paskalis, harus dievaluasi lakukan renegosiasi kontrak karya Freeport dengan pemerintah dan kantor PT Freeport segera pindah ke Papua dari Jakarta. (fas/jpnn)
Berbagai kasus yang mengorbankan rakyat dan lingkungan Papua selama ini menurut Paskalis Kossay, akibat pemerintah tidak mengawasi kinerja PT Freeport. Bahkan selama 50 tahun keberadaan PT Freeport di Papua, secara sengaja membiarkan pengangguran, kemiskinan, dan perusakan lingkungan.
“Kebobrokan PT Freeport selama ini ditutup-tutupi oleh pemerintah. seharusnya mengontrol kinerja Freeport dengan baik, agar memberikan kontribusi positif kepada negara. Jangan dibiarkan rakyat Papua menderita,” tegas koordinator kaukus Paskalis Kossay di komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (30/5).
Berbagai temuan Kaukus terkait dengan kinerja PT Freeport tersebut sudah di sampaikan kepada pemerintah. Tapi belum satupun diantara laporan itu yang ditindaklanjuti oleh pemerintah SBY, jelasnya.
Menyikapi setoran PT Freeport terhadap keluarga korban terowongan masing-masing sebesar Rp6 miliar, sesungguhnya nilai tersebut bukan inisiatif Freeport. "Angka Rp6 miliar itu awalnya dari inisiatif keluarga korban yang dikabulkan oleh Freeport," ungkapnya.
Tapi kompensasi tersebut tidak berarti masalah sudah selesai. Freeport lanjut Paskalis, harus dievaluasi lakukan renegosiasi kontrak karya Freeport dengan pemerintah dan kantor PT Freeport segera pindah ke Papua dari Jakarta. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pimpinan Minta Anggota DPR Kooperatif Pada KPK
Redaktur : Tim Redaksi