jpnn.com - JAKARTA -- Ketua Harian Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan partainya tidak mempersoalkan langkah Pengurus ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Sri Mulyono yang melaporkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada Rabu (29/1).
Pelaporan itu terkait somasi Presiden pada Mulyono yang dianggap melanggar haknya sebagai warga negara dalam berpendapat.
BACA JUGA: Jaksa Agung Minta Identitas Jaksa Pemeras
"Presiden sebagai warga negara juga punya hak untuk somasi terhadap yang melakukan fitnah. Jangan melihat, wah kalau presiden enggak punya hak. Dia juga punya hak," ujar Syarief di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu, (29/1).
Syarief mengungkapkan Presiden melayangkan somasi, bukan berarti Presiden antikritik dari publik. Hanya saja pernyataan Mulyono dianggap sudah sangat berlebihan dan merupakan fitnah.
BACA JUGA: Akui Penentuan Kelulusan Honorer K2 Sangat Subyektif
"Statementnya kan fitnah semua. Fitnah berkelanjutan. Kalau fitnah kan masa didiamin. Biarkan saja proses berlanjut, apa adanya sajalah. Kita ikutin saja," kata Syarief. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Separoh Formasi CPNS Honorer K2 untuk Guru
BACA ARTIKEL LAINNYA... Skenario PDIP: Mega Capres, Jokowi Cadangan
Redaktur : Tim Redaksi