JAKARTA - 'Pengucilan' menteri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berbuntut. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak segera merombak Kabinet Indonesia Bersatu (KBI) Jilid II. Sebab, hal itu dinilai jauh lebih baik daripada membiarkan mereka tidak diundang dalam rapat kabinet yang khusus membahas bidang sosial dan bencana.
"Presiden punya hak prerogatif untuk mengganti menteri. Jadi tunggu apalagi kalau memang kepala negara sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan matang. Sebab, membiarkan rapat kabinet tanpa menteri bersangkutan (kebetulan dari PKS) merugikan pemerintah sendiri,'ujar Ketua Dewan Pertimbangan DPP Golkar Akbar Tandjung kepada wartawan kemarin saat menanggapi tidak diundangnya Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri dalam rapat penanganan gempa di Istana Bogor.
Akbar menjelaskan, KIB Jilid II punya visi dan misi untuk merealisasi program dan janji pemerintah. Namun, jika dalam rapat kabinet yang membahas kepentingan rakyat dan itu terkait pula dengan program dan tujuan pembangunan saat ini, akibatnya bukan saja pada kinerja kabinet, tapi rakyat juga dirugikan.
'Jadi, presiden, baik sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara, harus melihat dari perspektif kepentingan rakyat lebih luas. Jika alasannya ada persoalan politis dan komitmen dalam berkoalisi, maka sebaiknya dilakukan pergantian menteri saja. Jangan malah membiarkan munculnya polemik baru di lingkaran kabinet,'tegas mantan Ketua DPR RI ini.
Akbar mengakui, setiap tindakan presiden dalam hal ini reshuffle, pasti ada konsekuensi. Tapi, konsekuensi itu akan berubah menjadi sesuatu yang baik bagi semua jika SBY memiliki pertimbangan matang dan logis terkait kinerja menteri-menterinya di kabinet.
Karena itu, dirinya mengingatkan, agar sisa masa pemerintahan yang tinggal dua tahun lebih ini benar-benar dimanfaatkan untuk membangun kepercayaan dan memberikan sesuatu yang berguna bagi masyarakat banyak.
Menanggapi rencana koalisi baru yang dicetuskan sejumlah elite Partai Demokrat dengan mengajak Hanura dan Gerindra, Akbar mengatakan hal itu memang sudah terdengar. Tapi kemungkinannya belum dapat dipastikan. Apalagi ada kecenderungan Hanura dan Gerindra menolak.
'Ini jelas menandakan bahwa Demokrat masih butuh koalisi yang baik dan solid di pemerintahan maupun di parlemen. Nah, pengalaman selama ini mungkin Demokrat kecewa dengan PKS, sehingga muncul suara untuk menyingkirkan PKS dari koalisi. Tapi, semua itu hak presiden,' pungkasnya.
Seperti diketahui, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri sudah dua kali tak diundang rapat membahas soal gempa Aceh di Istana Bogor kemarin. Beberapa waktu sebelumnya, Menteri Pertanian asal PKS Suswono juga tak diundang dalam rapat pembahasan APBNP 2012. Rapat tersebut digelar di Istana Bogor.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) langsung memimpin rapat yang dihadiri Wapres Boediono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Kepala BIN Marciano Norman, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, Kepala BNPB Syamsul Maarif, dan Kepala BMKG Sri Woro Budiati Harijono.
Sementara itu, Seskab Dipo Alam membantah ada pengucilan terhadap menteri PKS. Ketidakhadiran Salim dalam rapat kemarin memang tidak berhubungan dengan tema rapat. 'Kemarin itu tidak membahas masalah korban, membahas teknisnya saja,'kata Dipo, kemarin.
Menurut Dipo, pembahasan dengan Kepala BMKG dan Kepala BNPB hanya masalah teknis penyebab gempa dan alat pendeteksi tsunami. Tidak ada kaitan dengan penanganan korban. 'Korban meninggal juga kemarin itu bukan karena gempa, tapi lebih banyak serangan jantung,'terangnya.
Dipo menegaskan, menteri-menteri asal PKS tetap diundang hadir dalam rapat. Seperti hari ini, ketiga menteri PKS yakni Menkominfo Tifatul Sembiring, Mensos Salim Segaf dan Mentan Suswono hadir dalam penyambutan PM Selandia Baru John Key. Selain itu, malam nanti juga ada rapat kabinet terbatas. 'Ada semua ini sekarang,' tambahnya. (dms)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Apresiasi Survei Internal Golkar
Redaktur : Tim Redaksi