JAKARTA - Eskalasi persoalan yang dihadapi Partai Demokrat (PD) diharapkan tidak mengganggu konsentrasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebab, SBY terkesan lebih responsif menyikapi persoalan di PD ketimbang menanggapi persoalan tindak kekerasan dan bentork antara warga dengan aparat di beberapa daerah.
Hal itu ditegaskan Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo, Minggu (19/2), di Jakarta. Menurutnya kepedulian Presiden SBY terhadap situasi nasional yang carut-marut akhir-akhir ini amat diperlukan. Sayangnya, kata Bambang, belakangan ini justru SBY terlihat sigap merespon persoalan yang menyangkut PD. Termasuk masalah dugaan korupsi yang menjerat kader-kader PD, ataupun rotasi angggota FPD di DPR yang terbeit masalah hukum.
"Rangkaian kegiatan dan peristiwa itu memunculkan dugaan bahwa konsentrasi SBY lebih terfokus pada persoalan yang mendera PD dibanding persoalan yang mestinya ditangani pemerintah," pungkas Bambang di Jakarta, Minggu (19/2).
Ia menjelaskan, dalam beberapa bulan terakhir ini intensitas konflik berdarah maupun bentrok warga dengan penegak hukum dirasakan makin meningkat.
Konflik muncul di beberapa daerah seperti Papua, Maluku, Lampung, Mesuji, di Kalimantan, hingga Bali dan Nusa Tenggara Timur.
Ia mengemukakan, pemicu konflik pun beragam. Ada yang berlatarbelakang persoalan tanah (konflik agraria), rivalitas antarwarga, ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah daerah, hingga ketidakpuasan warga terhadap penanganan kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah. "Bahkan, terjadi juga konflik yang berlatarbelakang agama," tegasnya.
Menurutnya, pemerintah hendaknya menyadari bahwa kegelisahan sosial sedang menyelimuti masyarakat di mana-mana. "Kegelisahan sosial itu bermuara pada akumulasi persosalan ekonomi, rasa keadilan dan pertanyaan seputar peran negara dalam hal pemerintah dalam melindungi warga negara," katanya.
Kualitas pertumbuhan ekonomi yang buruk gagal meringankan beban hidup warga kebanyakan. "Akhir-akhir ini, rasa keadilan rakyat sering terluka akibat tidak adanya kearifan dalam mekanisme penegakan hukum," imbuhnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Tetap Harus Monitor Sengketa GKI Yasmin
Redaktur : Tim Redaksi