JAKARTA - Ketua DPR RI Marzuki Alie menyatakan, beban perusahaan Lapindo kepada korban semburan lumpur harus segera dibayarkan. Perusahaan milik keluarga Bakrie itu mesti membayar kepada rakyat yang menjadi korban semburan lumpur itu.
"Terlebih sertifikat tanah masyarakat korban semburan lumpur itu sudah diminta Lapindo, tapi tidak dibayar," ujar Marzuki, Jumat (15/2).
"Terlebih sertifikat tanah masyarakat korban semburan lumpur itu sudah diminta Lapindo, tapi tidak dibayar," ujar Marzuki, Jumat (15/2).
Menurut Marzuki, kasus ini sebenarnya sudah masuk perdata. Lapindo memiliki kewajiban membayarkan. Dia mengingatkan jangan sampai masyarakat kembali menggugat Lapindo. "Kalau sampai mempailitkan perusahaan tersebut, malah dia tidak cukup mampu bayarnya. Kan jadi repot," tandasnya.
Secara terpisah, kalangan senator juga melihat peringatan Presiden SBY agar Lapindo segera melunasi kewajibannya pada rakyat Sidoarjo itu lebih bernuansa politis. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida melihat itu bisa jadi awal penyingkapan kembali borok lama yang berpotensi merusak citra Aburizal Bakrie dan Partai Golkar.
Menurut dia, kritikan SBY merupakan sinyal bahwa pihak SBY memiliki kartu truf yang bisa digunakan untuk setidaknya menciderai citra Golkar dan Aburizal Bakrie dalam menghadapi Pileg dan Pilpres 2014 nanti. Bisa saja SBY memiliki dokumen otentik yang setiap saat bisa dibuka ke publik bahwa Aburizal Bakrie masih memiliki utang pada rakyat dalam kasus Lapindo.
"Mudah-mudahan motivasi Presiden tak ke arah itu. Tapi, tafsir publik dan para politisi, niscaya tak akan mungkin bisa dikendalikan kalau menjadikan hal itu untuk melakukan kampanye negatif terhadap Golkar dan Aburizal Bakrie," tegas senator dari Sulawesi Tenggara, itu. (bay/pri)
Secara terpisah, kalangan senator juga melihat peringatan Presiden SBY agar Lapindo segera melunasi kewajibannya pada rakyat Sidoarjo itu lebih bernuansa politis. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida melihat itu bisa jadi awal penyingkapan kembali borok lama yang berpotensi merusak citra Aburizal Bakrie dan Partai Golkar.
Menurut dia, kritikan SBY merupakan sinyal bahwa pihak SBY memiliki kartu truf yang bisa digunakan untuk setidaknya menciderai citra Golkar dan Aburizal Bakrie dalam menghadapi Pileg dan Pilpres 2014 nanti. Bisa saja SBY memiliki dokumen otentik yang setiap saat bisa dibuka ke publik bahwa Aburizal Bakrie masih memiliki utang pada rakyat dalam kasus Lapindo.
"Mudah-mudahan motivasi Presiden tak ke arah itu. Tapi, tafsir publik dan para politisi, niscaya tak akan mungkin bisa dikendalikan kalau menjadikan hal itu untuk melakukan kampanye negatif terhadap Golkar dan Aburizal Bakrie," tegas senator dari Sulawesi Tenggara, itu. (bay/pri)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sudah 100 Juta E-KTP Dibagikan
Redaktur : Tim Redaksi