Melihat persepsi yang berkembang di tengah publik tersebut, Pengamat Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menyatakan pemerintah harus menunjukkan tegas menolak jika ada permintaan perpanjangan kontrak itu.
"Bila benar dugaan agenda ini, maka Presiden SBY harus tegas menolak permintaan ataupun tekanan yang dilakukan oleh pemerintah AS," ujar Hikmanto melalui pesan kepada JPNN, Senin malam.
Menurutnya ada tiga alasan utama Presiden harus menolak perpanjangan Freeport jika diminta Amerika. Alasan pertama ia kaitkan dengan Undang-Undang Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 terutama dalam Pasal 169 ayat (b). Dalam pasal itu mengamanatkan bahwa Kontrak Karya akan tetap dihormati hingga masa berakhirnya. Dengan kata lain, kata dia, tak perlu ada perpanjangan kontrak lagi.
"UU Minerba merupakan pengejawantahan kehendak dari Rakyat Indonesia dimana Presiden mempunyai kewajiban memegang teguh sesuai sumpahnya ketika dilantik," papar Hikmanto.
Selain itu, menurutnya, Freeport sudah terlalu banyak menikmati kekayaan yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah diminta tidak membiarkan apa yang menjadi hak rakyatnya terus dikuasai dan dikeruk oleh pihak asing.
"Apa lagi, Freeport hingga saat ini enggan untuk transparan pada publik mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh,"tuturnya.
Terakhir, pemerintah diminta menjaga keteguhan apabila Amerika memberikan janji manis demi perpanjang kontrak Freeport. Jika perpanjangan diluluskan oleh pemerintah atas desakan pemerintah AS berarti, tuturnya, AS telah mengadu domba antara pemerintah RI dengan rakyatnya sendiri.
"Saat ini masyarakat Indonesia tidak bisa menerima keberadaan Freeport yang terus menguras kekayaan sumber mineral Indonesia. Pemerintah harus pikirkan itu juga,"pungkasnya.
Seperti yang diketahui, pada kedatangan Hillary kali ini, ia akan membahas implementasi kemitraan strategis yang disepakati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Obama beberapa waktu lalu.
Kementerian Luar Negeri menyebut dalam bidang ekonomi, Hillary dan pemerintah Indonesia akan fokus membahas masalah peningkatan perdagangan antarkedua negara dan investasi AS di Indonesia ditingkatkan karena selama ini ada kecenderungan investasi AS terkonsentrasi di bidang tertentu. Dalam hal ini, tak dijelaskan secara spesifik apa saja yang dibicarakan. Pertemuan ini juga akan membahas masalah regional dan global. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Desak KPK Ungkap Dugaan Korupsi Proyek Vaksin Flu Burung
Redaktur : Tim Redaksi