JOGJAKARTA - Pembicaraan tentang RUU keistimewaan (RUUK) DI Jogjakarta mulai menemui titik terang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X melakukan pembicaraan tertutup di Istana Merdeka Rabu (13/6) sekitar pukul 17.00.
Namun, hingga Kamis (14/6), belum diketahui isi pembicaraan keduanya. Anggota Tim Asistensi RUUK DIJ Achiel Suyanto yang mengabarkan adanya pertemuan itu pun tidak mengungkapkan materi yang dibicarakan SBY dan HB X. "Hanya 15 menit," kata lulusan Fakultas Hukum UII Jogja tersebut.
Tetapi, dia menegaskan, pertemuan singkat itu membicarakan hal-hal krusial soal RUUK yang pembahasannya berlarut-larut tersebut. Selama ini, ada dua hal yang dianggap krusial, yakni pengisian jabatan kepala daerah dan pertanahan.
"Saya tidak bisa menjelaskan apa hasilnya. Materi pertemuan rahasia yang menjadi komitmen Ngarsa Dalem dengan presiden," ujar Achiel.
Sementara itu, keinginan Ketua Koordinator Keistimewaan Jogjakarta Sejati (Kerisjati) KH Abdul Muhaimin menjadikan Vatikan sebagai referensi dalam penerapan keistimewaan DIJ memancing tanggapan sejumlah pihak. Salah satunya kalangan parlemen. Wakil Ketua Fraksi PKB Anwar Hamid menilai, sulit model Vatikan dijadikan rujukan untuk DIJ. "Tidak mungkin kita meniru Vatikan," tegas Anwar kemarin.
Mantan ketua PC NU Kulonprogo itu mengakui, Vatikan memang memiliki kekhususan sebagai suatu negara. Antara lain, papar Anwar, sebagai sebuah negara, Vatikan bisa mengeluarkan konsili-konsili atau seruan kepada seluruh umat Katolik di seluruh dunia. Seruan dari Vatikan akan dipatuhi seluruh umatnya.
Untuk DIJ, menurut wakil bupati pertama Kulonprogo tersebut, posisi dan kondisinya berbeda. Karena itu, ketimbang mengadopsi Vatikan, dia lebih setuju jika keistimewaan DIJ merujuk pada Piagam Madinah.
Piagam Madinah dalam implementasinya diakui mampu melindungi semua umat meski berbeda keyakinan. Umat Islam, Kristen, bahkan Yahudi bisa hidup secara rukun dan damai tanpa gesekan sedikit pun. "Saya lebih sepakat memakai rujukan Piagam Madinah," tegas ketua DPC PKB Kulonprogo itu.
Anwar menambahkan, Piagam Madinah juga senapas dengan kesejarahan DIJ. Keraton Jogjakarta dan Kadipaten Pakualaman merupakan penerus dinasti Mataram. Bahkan, dengan gelarnya, Sultan Hamengku Buwono merupakan pemimpin dari sebuah kekhalifahan Islam.
Sedangkan anggota FPAN DPRD DIJ Istianah Z.A. meminta, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, Muhaimin perlu menjelaskan lebih lengkap perihal keistimewaan DIJ yang dikatakan perlu mengacu model Vatikan.
"Harus ada klarifikasi apa yang sebenarnya dimaksud Pak Muhaimin," ujar istri hakim agung Mahkamah Agung Salman Luthan itu. Apakah menyangkut payungnya atau substansi keistimewaannya. "Ini harus jelas dulu," tambah dia. (hed/kus/tya/jpnn/c11/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 2013, Anggaran Transmigrasi Ditambah Rp500 Miliar
Redaktur : Tim Redaksi