JAKARTA--Keberadaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Setgab koalisi, semakin menguat. Usai bertemu dengan pimpinan partai politik koalisi, Selasa (3/4) malam di Cikeas, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, memberikan sinyal pemerintahannya segera menyusun kembali jajaran parpol koalisi.
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa mengatakan, saat ini merupakan waktu yang krusial bagi Presiden SBY untuk mengambil keputusan. Termasuk untuk menegaskan kembali parpol-parpol yang tetap berpihak pada kebijakan pemerintah.
"Presiden SBY berpandangan bahwa koalisi yang rapuh hanya akan menimbulkan masalah bagi jalannya pemerintahan. Perjalanan dua tahun terakhir ini telah banyak merepotkan. Ini saatnya untuk meluruskan kembali apa yang telah ditunda sebelumnya," kata Daniel kepada para wartawan, Rabu (4/4).
Sebelumnya, Sekretaris Setgab koalisi Syarifuddin Hasan menegaskan, PKS tidak lagi menjadi bagian dari partai koalisi pemerintah. Sikap tegas itu pun ditunjukan dengan tidak diundangnya PKS hadir di Cikeas.
Menurut Syarifuddin, PKS telah melakukan pelanggaran berat sebagaimana ketentuan Setgab sebelumnya. Termasuk rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi beberapa waktu lalu, yang juga ternyata malah ditolak oleh PKS.
"Anggota Setgab saat ini hanya lima partai," kata Syarifuddin usai pertemuan di Cikeas.
Dalam rapat tertutup di kediaman Presiden SBY tersebut, memang hanya lima parpol koalisi yang hadiri. Diwakili oleh ketua umum masing-masing partai. Diantaranya Abu Rizal Bakrie (Ketum Golkar), Hatta Rajasa (Ketum PAN), Suryadharma Ali (Ketum PPP), Muhaimin Iskandar (Ketum PKB) dan Anas Urbaningrum (Ketum Demokrat).
Perihal akan segera didepaknya PKS dari Setgab koalisi, juga dibenarkan oleh Ketum Golkar, Abu Rizal Bakrie."Ada tiga butir kesepakatan yang dilanggar PKS. Benar seperti kata Pak Syarifuddin Hasan, kontrak dengan PKS sudah berakhir," tegasnya.(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Baru 92 Ribu Veteran Pejuang Ditunjang Negara
Redaktur : Tim Redaksi