JAKARTA - Wacana agar Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampil sendiri memimpin partai sebagai ketua umum terus bergulir.
Bahkan, bersamaan dengan hari-hari terakhir menjelang Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) di Bali 30-31 Maret 2013 nanti, telah disiapkan jalan keluar jika SBY nantinya benar ditetapkan sebagai ketua umum (Ketum).
Jalan keluar yang disiapkan itu terkait dengan posisi SBY yang juga masih menjabat sebagai presiden. "Bagaimana beliau membagi waktu tugas sebagai kepala negara, nanti akan ada ketua harian, jadi tidak ada masalah," ungkap Wakil Ketua Umum DPP PD Max Sopacua, Selasa (26/3).
Salah satu nama yang disiapkan untuk jabatan tersebut diantaranya adalah Direktur Eksekutif Toto Riyanto. "Ini baru pertimbangan-pertimbangan, kita lihat saja nanti di kongres," kata salah satu anggota Majelis Tinggi tersebut.
Usulan agar SBY memimpin langsung PD sebagai ketua umum diusung oleh mayoritas dewan pimpinan daerah (DPD). Mereka berharap dengan tampilnya SBY utamanya akan bisa untuk menjaga soliditas partai. Kekisruhan antar faksi pendukung calon ketua umum bisa dihindari karena semua kelompok akan bisa menerima.
Meski akan ada posisi baru, Max menambahkan, kalau tidak akan ada formatur untuk menyusun kepengurusan baru. Sebab, KLB memang diperuntukkan hanya untuk mengisi posisi ketua umum. "Kalaupun perlu nanti mungkin hanya dibentuk tim kecil saja," tandasnya.
Misalnya, untuk mencari solusi atas persoalan lain terkait posisi Sekjen DPP PD Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Jika nantinya SBY bersedia menjadi ketua umum, maka tandatangan bapak dan anak itu tentu akan kerap berdampingan. "Mungkin nanti Mas Ibas jadi wakil ketua umum," imbuh Max.
Sebagaimana diberitakan, selain SBY yang diharapkan bersedia menjadi ketua umum, beberapa nama lain juga digadang-gadang kalangan pimpinan DPD. Yaitu, ibu negara Ani Yudhoyono dan putra SBY Edhie Baskoro Yudhoyono. Para pimpinan Demokrat di tingkat provinsi itu berharap jika SBY ternyata akhirnya tidak berkenan, maka posisi ketua umum sebaiknya tetap dipegang keluarga inti dari Cikeas.
Sementara itu, hingga kemarin, di internal PD ternyata masih belum bulat menyikapi wacana penempatan SBY sebagai ketua umum. Beberapa khawatir posisi SBY justru akan tergedradasi ketika duduk menjadi ketua umum.
Saat ini, sebagai ketua dewan pembina, presiden hampir dua periode itu juga otomatis menjabat sebagai ketua Majelis Tinggi. Berbeda, sesuai AD/ART, ketua umum DPP otomatis hanya akan ada di posisi wakil ketua Majelis Tinggi.
"Posisi Pak SBY sekarang lebih mantap. Kalau menurut saya, jabatan Ketua Majelis Tinggi dan Wanbin lebih asyik," ujar Sutan Bhatoegana.
Salah satu tokoh pendiri PD itu menambahkan kalau kesibukan sebagai presiden dan kepala negara akan menyulitkan SBY nantinya. "Pada akhirnya nanti akan muncul ketua umum baru. Bukan beliau, karena terlalu banyak yang dipikirkan beliau," tambah Sutan.
Hal senada juga diungkapkan anggota Dewan Pembina PD Achmad Mubarok. Dia juga memperkirakan kalau SBY tidak akan bersedia menjadi ketua umum meskipun mayoritas daerah mengusulkan. "Itu aspirasi saja. Saya kira enggak mungkin, itu akan menyibukkan beliau. Itu akan menjadikan beliau sasaran tembak," katanya.
Di sisi lain, isu yang merebak menjelang kongres bahwa ada ribuan kader yang duduk sebagai anggota DPRD di berbagai daerah mundur dibantah. Ketua Divisi Pembinaan Organisasi DPP PD Michael Wattimena menyatakan kalau pernyataan Sekretaris Divisi Pembinaan Organisasi Ian Zulfikar tidak benar. "Tidak benar itu, apalagi jumlahnya sampai lebih dari dua ribu," ujar Michael di Jakarta.
Menurut dia, hingga saat ini, DPP belum menerima pernyataan mundur para anggota DPRD kabupaten/kota seperti yang telah disebutkan. "Ini sangat paradoks dan tidak benar," tandasnya. (dyn)
Bahkan, bersamaan dengan hari-hari terakhir menjelang Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) di Bali 30-31 Maret 2013 nanti, telah disiapkan jalan keluar jika SBY nantinya benar ditetapkan sebagai ketua umum (Ketum).
Jalan keluar yang disiapkan itu terkait dengan posisi SBY yang juga masih menjabat sebagai presiden. "Bagaimana beliau membagi waktu tugas sebagai kepala negara, nanti akan ada ketua harian, jadi tidak ada masalah," ungkap Wakil Ketua Umum DPP PD Max Sopacua, Selasa (26/3).
Salah satu nama yang disiapkan untuk jabatan tersebut diantaranya adalah Direktur Eksekutif Toto Riyanto. "Ini baru pertimbangan-pertimbangan, kita lihat saja nanti di kongres," kata salah satu anggota Majelis Tinggi tersebut.
Usulan agar SBY memimpin langsung PD sebagai ketua umum diusung oleh mayoritas dewan pimpinan daerah (DPD). Mereka berharap dengan tampilnya SBY utamanya akan bisa untuk menjaga soliditas partai. Kekisruhan antar faksi pendukung calon ketua umum bisa dihindari karena semua kelompok akan bisa menerima.
Meski akan ada posisi baru, Max menambahkan, kalau tidak akan ada formatur untuk menyusun kepengurusan baru. Sebab, KLB memang diperuntukkan hanya untuk mengisi posisi ketua umum. "Kalaupun perlu nanti mungkin hanya dibentuk tim kecil saja," tandasnya.
Misalnya, untuk mencari solusi atas persoalan lain terkait posisi Sekjen DPP PD Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Jika nantinya SBY bersedia menjadi ketua umum, maka tandatangan bapak dan anak itu tentu akan kerap berdampingan. "Mungkin nanti Mas Ibas jadi wakil ketua umum," imbuh Max.
Sebagaimana diberitakan, selain SBY yang diharapkan bersedia menjadi ketua umum, beberapa nama lain juga digadang-gadang kalangan pimpinan DPD. Yaitu, ibu negara Ani Yudhoyono dan putra SBY Edhie Baskoro Yudhoyono. Para pimpinan Demokrat di tingkat provinsi itu berharap jika SBY ternyata akhirnya tidak berkenan, maka posisi ketua umum sebaiknya tetap dipegang keluarga inti dari Cikeas.
Sementara itu, hingga kemarin, di internal PD ternyata masih belum bulat menyikapi wacana penempatan SBY sebagai ketua umum. Beberapa khawatir posisi SBY justru akan tergedradasi ketika duduk menjadi ketua umum.
Saat ini, sebagai ketua dewan pembina, presiden hampir dua periode itu juga otomatis menjabat sebagai ketua Majelis Tinggi. Berbeda, sesuai AD/ART, ketua umum DPP otomatis hanya akan ada di posisi wakil ketua Majelis Tinggi.
"Posisi Pak SBY sekarang lebih mantap. Kalau menurut saya, jabatan Ketua Majelis Tinggi dan Wanbin lebih asyik," ujar Sutan Bhatoegana.
Salah satu tokoh pendiri PD itu menambahkan kalau kesibukan sebagai presiden dan kepala negara akan menyulitkan SBY nantinya. "Pada akhirnya nanti akan muncul ketua umum baru. Bukan beliau, karena terlalu banyak yang dipikirkan beliau," tambah Sutan.
Hal senada juga diungkapkan anggota Dewan Pembina PD Achmad Mubarok. Dia juga memperkirakan kalau SBY tidak akan bersedia menjadi ketua umum meskipun mayoritas daerah mengusulkan. "Itu aspirasi saja. Saya kira enggak mungkin, itu akan menyibukkan beliau. Itu akan menjadikan beliau sasaran tembak," katanya.
Di sisi lain, isu yang merebak menjelang kongres bahwa ada ribuan kader yang duduk sebagai anggota DPRD di berbagai daerah mundur dibantah. Ketua Divisi Pembinaan Organisasi DPP PD Michael Wattimena menyatakan kalau pernyataan Sekretaris Divisi Pembinaan Organisasi Ian Zulfikar tidak benar. "Tidak benar itu, apalagi jumlahnya sampai lebih dari dua ribu," ujar Michael di Jakarta.
Menurut dia, hingga saat ini, DPP belum menerima pernyataan mundur para anggota DPRD kabupaten/kota seperti yang telah disebutkan. "Ini sangat paradoks dan tidak benar," tandasnya. (dyn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penyerangan LP Cebongan Menginjak Supremasi Hukum
Redaktur : Tim Redaksi