jpnn.com - JAKARTA - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan tujuh instruksi untuk menangkal penyebaran Islamic State yang sebelumnya bernama Iraqi Syria Islamic State (ISIS) di Indonesia. Tujuh instruksi ini disampaikan melalui Menkopolhukam Djoko Suyanto usai rapat terbatas di Istana Negara, Minggu (14/9).
Instruksi pertama, SBY meminta Kementerian Hukum dan HAM serta forum clearing house untuk lebih selektif dalam menerbitkan paspor. Apalagi jika paspor itu digunakan untuk mengurus visa ke negara-negara Timur Tengah tertentu dan ada indikasi untuk bergabung dengan gerakan ISIS. "Clearing house bekerjasama dengan kedutaan-kedutaan asing agar tidak terlalu mudah memberikan visa," kata Djoko.
BACA JUGA: Konflik Berakhir jika SDA Ditahan
Kedua, perlunya pemantauan terhadap warga negara Indonesia (WNI) ke negara-negara yang punya fasilitas pemberian visa di tempat atau visa on arrival seperti Turki dan Yordania. Karenanya, kementerian dan lembaga terkait diminta mencegah keberangkatan WNI menuju ke Timur Tengah dan bergabung dengan ISIS.
"Ini akan menjadi perhatian yang tajam oleh Kemenkumham dalam memberikan visa atau paspor," imbuhnya.
BACA JUGA: 56 WNI Mantan Napi Terpantau di Irak dan Suriah
Instruksi ketiga adalah memerintahkan seluruh instasi terkait untuk mengikuti dan memonitor lalu lintas nama-nama yang sudah ada di Suriah. Merujuk pada data Polri, Djoko menyebut sudah ada empat WNI yang tewas karena ikut bergabung dan berjuang di Suriah. Langkah itu juga diikuti dengan melakukan pengawasan dan mengikuti gerak-gerik warga negara asing di Indonesia.
"Operasi tangkap tangan yang kemarin dilakukan oleh Polri di daerah Sulawesi Tengah adalah satu dari kegiatan yang selama ini sudah kita lakukan," imbuh Djoko.
BACA JUGA: Politisi Gerindra Tak Yakin Ada Partai Mau Tampung Ahok
Keempat, Kemenkumham diinstruksikan untuk melakukan pengetatan dan pengawasan terhadap narapidana terorisme di lapas-lapas. "Karena memang ternyata yang berangkat, di antaranya ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS adalah para napi terorisme yang telah menjalani masa hukuman," sambungnya.
Kelima, SBY memerintahkan peningkatan pengawasan serta kewaspadaan di wilayah-wilayah sumber-sumber gerakan radikal seperti Jawa Timur, Ambon, Poso dan Jawa Tengah.
Sedangkan instruksi keenam dari SBY adalah penggunaan pendekatan soft power yang selama ini dikoordinir menteri agama untuk upaya pencegahan. Menurut Djoko, penggunaan hard power oleh Barat justru dikhawatirkan dapat berpengaruh ke negara-negara lain di luar Suriah.
"Justru, kemungkinan kedua, akan mengeras dan akan mengambil langkah-langkah kekerasan dalam bentuk lain, sentimen-sentimen baru. Bisa saja kegiatan-kegiatan terorisme internasional juga akan lebih berkembang, sebagai respon dari pendekatan hard power dari negara-negara Barat tersebut," lanjutnya.
Sedangkan instruksi ketujuh adalah pelibatan organisasi kemasyarakatan dan pimpinan umat dalam penggunaan soft power. Hal itu dianggap perlu demi memberikan pencerahan kepada masyarakat agar tak terpengaruh ISIS.(flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri Pastikan Pemerintah Tak Akan Tarik RUU Pilkada
Redaktur : Tim Redaksi