JAKARTA - Komentar bernada miring dalam menanggapi peringatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap menteri berlatar belakang parpol juga datang dari kamar para senator. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida menyebut sikap SBY itu tak lebih dari sekadar pencitraan.
"Sebenarnya presiden tidak perlu banyak bicara. Kalau dia tahu ada menterinya yang tidak berfokus pada tugas-tugas kementerian yang menjadi beban tanggung jawabnya dan lebih sibuk dengan urusan parpol, panggil saja secara pribadi. Tidak usah dibuka ke publik. Menteri itu pembantunya. Kalau masih tetap tidak bisa fokus, bisa dicopot," kata Laode di Jakarta kemarin (22/7).
Menurut Laode, aksi pencitraan semacam itu justru tidak membangkitkan optimisme dan inspirasi di daerah. Para penyelenggara pemerintahan di level daerah, baik kepala daerah maupun DPRD, tegas Laode, justru berpandangan sinis. "Orang-orang daerah malah berpikir jangankan mengurus daerah, mengurus orang-orang di sekitarnya saja tidak bisa," sindir wakil dari Sulawesi Tenggara itu.
Dia menegaskan, banyaknya masalah di daerah yang tak kunjung selesai sebenarnya merupakan produk turunan dari manajemen negara yang tidak profesional. "Pernyataan SBY itu bagi daerah hampir tidak berguna sama sekali," ujarnya.
Laode menegaskan, sebagai seorang presiden, SBY seharusnya sudah mengetahui secara pasti figur yang pantas ditempatkan sebagai menteri. Prinsip utama, seharusnya menteri itu bisa bersikap profesional dan berfokus pada tugas pokoknya sebagai menteri. "Gagalnya menteri itu gagalnya presiden. Korupnya lembaga kementerian juga bagian dari tanggung jawab presiden. Karena para menteri itu pembantu presiden," tegasnya.
Ketua DPP Partai Golongan Karya Priyo Budi Santoso menilai, pidato presiden harus dipahami sebagai bentuk kegusaran presiden atas beberapa menteri yang absen dalam menghadapi berbagai problem besar bangsa. Sebagai presiden, SBY berhak dan berwenang menegur dan memberikan arahan kepada para menterinya yang dinilai kurang tanggap dalam mengelola berbagai problem besar dan isu-isu krusial di kementeriannya masing-masing. "Para menteri ini, tampaknya, dinilai kurang nyali," kata Priyo.
Di sisa dua tahun pemerintahan, kata Priyo, ini saatnya para menteri bisa menunjukkan dedikasi mereka pada tugas pokok dan loyalitas tunggalnya kepada Presiden SBY. "Sinyal SBY jelas agar menteri berfokus pada tugas pokok, loyal kepadanya, dan menanggalkan baju politik ketika menjalankan tugas negara," jelas Priyo.
Priyo tidak berani memastikan siapa menteri yang dimaksud SBY. Namun, jika dilihat dari menteri Golkar, dia menyatakan bahwa partainya telah berkomitmen menugasi para kadernya untuk berfokus di pemerintahan. "Kami sudah mewakafkan menteri-menteri itu untuk bekerja full time untuk kepentingan negara," tuturnya.
Sementara itu, pihak Demokrat tetap melihat positif warning yang telah disampaikan SBY kepada para menterinya. "Menurut saya, kalau Pak SBY sampai memberikan peringatan keras seperti itu, artinya menterinya sudah keterlaluan," ujar Ketua Fraksi PD Nurhayati Ali Assegaf.
Politikus perempuan Demokrat itu pun lantas menegaskan dukungan penuh yang akan diberikan partainya terkait dengan warning mundur dari SBY beberapa hari lalu. "Dukungan ini tentu diberikan agar hasil program pembangunan SBY yang pro-growth, pro-poor, pro-job, dan pro-environment bisa semakin dirasakan rakyat," tandasnya. (pri/bay/dyn/c7/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Beri Peringatan Terbuka Bukti SBY Tak Mau Sendirian Disalahkan
Redaktur : Tim Redaksi