JAKARTA - Ketidakpuasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap kinerja sejumlah menterinya dalam merespons isu dianggap persoalan bagi performance pemerintahSejumlah politisi menganggap keluhan SBY itu sebagai sinyal yang bisa berujung reshuffle terhadap sejumlah pos menteri yang dinilai lamban dalam bekerja.
"Ketidakpuasan yang dipublikkan itu bisa jadi merupakan sinyal pergantian," kata Sekretaris Fraksi PPP Romahurmuzy di gedung DPR kemarin (24/8)
BACA JUGA: DPD Inginkan Sinergi Bahas Amandemen UUD
Menurut dia, sejak era Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid pertama, setiap akan ada reshuffle, Presiden SBY selalu memberikan isyarat politik terlebih dahuluDia menegaskan, pergantian menteri merupakan wewenang presiden
BACA JUGA: PKS Protes Perjalanan Dinas PNS Rp20,9 T
Karena itu, kalau memang mau ada reshuffle, tidak perlu ada terlalu banyak polemikBACA JUGA: 14 Parpol Gurem Sokong Andre Stinky
"Tidak perlu dengan mengilmiahkan ketidakpuasan terhadap menteri atau melakukan kosmetikisasi dramatisasi proses pegantian," sindirnya.Selama ini, lanjut Romi, SBY selalu meminjam energi publik untuk menyampaikan sinyal-sinyal politikMisalnya, dengan "mengumumkan" ketidakpuasannya terhadap sejumlah menteri"Jadi, memobilisasi energi publik untuk mengintimidasi atau menghantam anak buahnya sendiriDari sisi kepemimpinan, ini tidak bagus," ingatnya.
Romi sebenarnya tidak berharap adanya reshuffle kabinetSebab, reshuffle itu hanya menunjukkan bahwa komposisi kabinet telah disusun secara tambal sulamMeski begitu, dia sepakat bahwa para menteri memang perlu meningkatkan kinerja mereka.
Termasuk para menteri yang sebelumnya menerima rapor merah dari Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang diketuai Kuntoro Mangkusubroto"Soal diganti atau tidak, itu urusan presiden," tegasnya
Dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin lalu, SBY mengeluhkan sejumlah isu yang tidak direspons secara memadai oleh para menteriPresiden mencontohkan kebijakan tentang grasi dan remisi, insiden penangkapan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan oleh otoritas Malaysia, rekening gendut perwira tinggi kepolisian, dan hukuman mati terhadap sejumlah WNI di Malaysia.
Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto mengatakan, presiden mempunyai otoritas untuk mengevaluasi para menterinyaKalau pada akhirnya presiden melakukan perombakan kabinet, lanjut Setya, itu juga bagian dari hak prerogatif presiden.
Terkait dengan posisi Fadel Muhammad di kabinet, Setya menegaskan, kadernya itu tetap dinilai memiliki kapasitas dan integritas tinggi"Sebagai manusia mungkin ada kesalahanTapi, dia masih kader terbaik partaiSegala sesuatu serahkan kepada presiden," kata Setya.
Fungsionaris DPP Partai Demokrat Jafar Hafsah mengatakan, reshuffle bisa jadi merupakan suatu penyegaranIni konsekuensi logis yang biasa berlangsung di suatu organisasi pemerintahanReshuffle itu, lanjut Jafar, akan dilakukan bila presiden merasa menterinya tidak lagi bisa mengerjakan tugasnya dengan baik.
"Presiden dalam menjalankan negara setiap saat bisa mengganti pembantunya," kata Jafar yang juga ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR ituKendati demikian, Jafar menegaskan bahwa kritik presiden terhadap para menterinya tersebut bukan sinyal reshuffle(pri/c3/tof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri Belum Teken SK Hulman-Koni
Redaktur : Tim Redaksi