BOGOR--Usai mengadakan rapat tertutup dengan Majelis Tinggi Partai Demokrat, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar semua kader partainya menyerahkan laporan harta kekayaannya pada Komisi Pengawas partai.
"Kita akan menganut dan mengikuti format yang berlaku yang ditetapkan KPK. Sama format dan pengisiannya dengan laporan harta kekayaan di sana," ujar Presiden RI itu saat jumpa pers di pendopo kediamannya, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/2).
Selain itu, SBY juga meminta para kader Demokrat memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP) pada komisi itu.
"NPWPnya untuk memastikan mereka juga membayar pajak," lanjutnya.
Menurut SBY, laporan kekayaan merupakan syarat penentuan calon legislatif, calon gubernur, calon bupati bahkan capres dan cawapres dari Partai Demokrat. Jika tidak dilaporkan, maka tidak akan ada kesempatan bagi kader untuk mencalonkan diri.
"Kader yang tak bersedia tandatangan Pakta Integritas dan tak bersedia laporkan kekayaan Komwas tak akan pernah dicalokan Partai Demokrat untuk posisi apapun," tegas SBY.
Permintaan SBY ini termasuk dalam program bersih-bersih dan penataan kembali partainya yang tengah terpuruk dengan elektabilitas rendah. SBY menyebut, jika ada yang menolak aturan baru dari hasil rapat tertutup itu, maka diperbolehkan meninggalkan partai Pemenang Pemilu 2004 dan 2009 itu.
Permintaan laporan harta kekayaan dan NPWP kader Demokrat ini bertepatan setelah masalah pajak keluarga SBY terkuak ke tengah publik oleh sebuah media massa nasional berbahasa Inggris.
Media massa cetak itu menyebut keluarga Yudhoyono bermasalah dalam pajaknya. Terdapat beberapa jumlah kekayaan yang tidak jelas sumber dan asalnya. Namun hal ini sudah dibantah sendiri oleh SBY. (flo/jpnn)
"Kita akan menganut dan mengikuti format yang berlaku yang ditetapkan KPK. Sama format dan pengisiannya dengan laporan harta kekayaan di sana," ujar Presiden RI itu saat jumpa pers di pendopo kediamannya, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/2).
Selain itu, SBY juga meminta para kader Demokrat memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP) pada komisi itu.
"NPWPnya untuk memastikan mereka juga membayar pajak," lanjutnya.
Menurut SBY, laporan kekayaan merupakan syarat penentuan calon legislatif, calon gubernur, calon bupati bahkan capres dan cawapres dari Partai Demokrat. Jika tidak dilaporkan, maka tidak akan ada kesempatan bagi kader untuk mencalonkan diri.
"Kader yang tak bersedia tandatangan Pakta Integritas dan tak bersedia laporkan kekayaan Komwas tak akan pernah dicalokan Partai Demokrat untuk posisi apapun," tegas SBY.
Permintaan SBY ini termasuk dalam program bersih-bersih dan penataan kembali partainya yang tengah terpuruk dengan elektabilitas rendah. SBY menyebut, jika ada yang menolak aturan baru dari hasil rapat tertutup itu, maka diperbolehkan meninggalkan partai Pemenang Pemilu 2004 dan 2009 itu.
Permintaan laporan harta kekayaan dan NPWP kader Demokrat ini bertepatan setelah masalah pajak keluarga SBY terkuak ke tengah publik oleh sebuah media massa nasional berbahasa Inggris.
Media massa cetak itu menyebut keluarga Yudhoyono bermasalah dalam pajaknya. Terdapat beberapa jumlah kekayaan yang tidak jelas sumber dan asalnya. Namun hal ini sudah dibantah sendiri oleh SBY. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Minta Pembangkang Segera Hengkang
Redaktur : Tim Redaksi