JAKARTA - Pemerintah resmi memilih opsi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan satu harga untuk menyelamatkan APBN. Meski belum ditentukan secara resmi besaran kenaikan harga dan kompensasi, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta para kepala daerah untuk segera mensosialisasikan alasan pemerintah memilih opsi itu. Menurutnya, pemerintah tetap menerima masukan yang ada dari masyarakat.
"Kenaikan harga BBM adalah jalan terakhir bila tidak ada opsi lain, bila tidak ada dampak ekonomi, sosial dan keamanan. Dengan penjelasan ini, diharapkan gubernur, bupati dan walikota bisa menjelaskan dan memahami. Lalu menjelaskan kepada masyarakat kita," ujar Presiden dalam pidatonya di kegiatan Musrenbangnas di Jakarta, Selasa (30/4).
Presiden mengaku mengetahui bahwa pemerintah mendapat banyak kritikan terkait kebijakan BBM. Pemerintah, kata dia, menerima kritikan itu sebagai masukan. Kebijakan yang diambil saat ini, tuturnya, akan tetap berjalan. Sembari menunggu rapat bersama DPR RI. Ia berharap Pemerintah dan DPR bisa menetapkan dan merampungkan APBNP 2013 ini.
"Kalau kritik tidak usah dicari dan akan datang sendirinya. Bikin sehat badan kita. Kalau kritiknya tepat, maka itu seperti obat," sambungnya.
Presiden menduga setelah adanya penyampaian kebijakan ini dipastikan akan ada unjukrasa. Namun, ia berharap kepala daerah tidak termasuk dalam kelompok yang berunjukrasa. Kepala daerah, ungkapnya, harus membantu pemerintah untuk memberikan penjelasan pada masyarakat di daerahnya masing-masing. Presiden juga kembali berpesan agar masyarakat yang berunjukrasa tidak melakukan tindakan anarkis.
"Tidak harus terjadi justru kita (kepala daerah) ikut memimpin dan menggerakkan unjuk rasa. Kalau unjuk rasa komponen lain, itulah demokrasi. Mari kita laksanakan pembangunan. Utamanya agar ekonomi kita lebih baik dan berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat kita," tandas Presiden. (flo/jpnn)
"Kenaikan harga BBM adalah jalan terakhir bila tidak ada opsi lain, bila tidak ada dampak ekonomi, sosial dan keamanan. Dengan penjelasan ini, diharapkan gubernur, bupati dan walikota bisa menjelaskan dan memahami. Lalu menjelaskan kepada masyarakat kita," ujar Presiden dalam pidatonya di kegiatan Musrenbangnas di Jakarta, Selasa (30/4).
Presiden mengaku mengetahui bahwa pemerintah mendapat banyak kritikan terkait kebijakan BBM. Pemerintah, kata dia, menerima kritikan itu sebagai masukan. Kebijakan yang diambil saat ini, tuturnya, akan tetap berjalan. Sembari menunggu rapat bersama DPR RI. Ia berharap Pemerintah dan DPR bisa menetapkan dan merampungkan APBNP 2013 ini.
"Kalau kritik tidak usah dicari dan akan datang sendirinya. Bikin sehat badan kita. Kalau kritiknya tepat, maka itu seperti obat," sambungnya.
Presiden menduga setelah adanya penyampaian kebijakan ini dipastikan akan ada unjukrasa. Namun, ia berharap kepala daerah tidak termasuk dalam kelompok yang berunjukrasa. Kepala daerah, ungkapnya, harus membantu pemerintah untuk memberikan penjelasan pada masyarakat di daerahnya masing-masing. Presiden juga kembali berpesan agar masyarakat yang berunjukrasa tidak melakukan tindakan anarkis.
"Tidak harus terjadi justru kita (kepala daerah) ikut memimpin dan menggerakkan unjuk rasa. Kalau unjuk rasa komponen lain, itulah demokrasi. Mari kita laksanakan pembangunan. Utamanya agar ekonomi kita lebih baik dan berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat kita," tandas Presiden. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Sulit Bagi Polri Melacak Susno
Redaktur : Tim Redaksi