JAKARTA - Peringatan keras Partai Demokrat terhadap sejumlah partai koalisi benar-benar dibuktikanUsul reshuffle kabinet ternyata telah disampaikan langsung ke Presiden SBY pada Rabu lalu (3/2)
BACA JUGA: DPP Segera Keluarkan Calon dari Golkar
"Pak SBY mengatakan akan mempertimbangkan sebaik-baiknya dengan sangat serius pemikiran kami," ungkap Sekjen DPP Partai Demokrat Amir Syamsuddin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (5/2)Salah satunya, menurut dia, kesabaran dan ketenangan pribadi SBY selama ini jangan sampai disalahartikan sebagai kelemahan
BACA JUGA: Soal Reshuffle, Ical-Akbar pun Terserah SBY
"Karena itu, perlu ada isyarat yang harus ditunjukkan bahwa di balik kesantunan tetap ada sikap tegas," tambah AmirBACA JUGA: DPD II Dilibatkan Tentukan Wakil
Namun, menurut Amir, SBY sepakat bahwa isyarat itu tetap harus sampai ke partai-partai koalisi"Dan, diakui atau tidak, isyaratnya sampai kan? Buktinya, ramai seperti ini," ujarnya.Saat itu, politikus berlatar belakang pengacara tersebut menghadap SBY bersama Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Ketua DPP Jafar Hafsah"Kami merasa perlu segera bertemu beliau setelah beberapa hari sebelumnya saya sempat bertemu Sekjen PKS Anis Matta," lanjutnya.
Menurut Amir, pada pertemuan itu, petinggi PKS tersebut berusaha meyakinkan dirinya bahwa sikap kritis PKS di dalam perjalanan Pansus Hak Angket Bank Century selama ini sudah sesuai dengan petunjuk dan arahan SBYKarena itu, mereka merasa perlu melakukan klarifikasi langsung"Keadaan sudah begini compang-camping, benarkah Pak SBY bilang seperti itu,? ujarnya, heranLantas, bagaimana tanggapan SBY? ?Beliau tercengang saat kami klarifikasi," ungkap Amir.
Sementara itu, Partai Golkar tidak gentar terhadap ancaman reshuffle kabinet yang diembuskan Sekjen Partai Demokrat Amir SyamsuddinKetua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mempersilakan Presiden SBY mengganti tiga kader Golkar yang ada di kabinet dengan kader-kader Partai Demokrat"Golkar tidak pernah merasa ada suatu hal yang perlu membuat kami menjadi gentar," tegas Akbar kepada wartawan di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, kemarin (5/2)"Reshuffle adalah hak prerogatif presidenKalau presiden ingin menambah menteri dari orang-orang Demokrat, itu sepenuhnya kewenangan presiden," katanya.
Akbar menandaskan, presiden memiliki hak untuk memecat menteri-menteri atau memindahkan satu pos ke pos lainNamun, presiden diminta tidak mengaitkan reshuffle dengan koalisi maupun sikap kritis anggota Fraksi Partai Golkar di Pansus Angket Kasus Bank Century"Itu sangat tidak relevan karena semua yang ada di pansus, apa pun partainya, pasti akan memperjuangkan kebenaran dan keadilan dalam rangka mengungkap hal-hal yang berkaitan dengan kasus Bank Century," terangnya.
Sikap kritis, suara keras, dan pertanyaan tajam anggota-anggota pansus dari Partai Golkar dinilai Akbar sebagai teknik untuk menggali informasi tentang proses bailout Bank Century"Anggota pansus dari Golkar selalu berkoordinasi dengan ketua umum dan sayaSikap keras itu adalah upaya menggali kebenaran dan keadilan karena cukup banyak kejanggalan dari proses merger hingga proses bailout," paparnyaItu dilakukan, lanjutnya, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, kuat, dan efektif yang menjadi misi bersama kabinet.
Rapat-rapat Pansus Angket Kasus Bank Century yang terbuka dan diliput luas oleh media massa, menurut dia, ibarat etalase bagi anggota-anggota DPR untuk rakyat yang memilih mereka pada pemilu lalu"Kalau sampai panitia angket membuat kesimpulan yang bertentangan dengan aspirasi dan rasa keadilan, masyarakat akan bergerak," tegasnya
Sementara itu, Wakil Sekjen PPP Romy Romahurmuzzy mengatakan bahwa partainya tak khawatir jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono benar-benar merombak kabinetApalagi jika penggantian itu melibatkan menteri dari PPP"Siap saja, kenapa tidak siapWong tidak siap pun malah di-reshuffel juga," ujarnyaDia mengingatkan, jika ada menteri asal parpol yang keluar dari kabinet, itu merupakan bumerang bagi pemerintah"Itu akan menambah daya kritis partai di DPR," tegasnya.
Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, hingga kini belum ada arahan dari SBY mengenai reshuffle"Intinya, reshuffle berdasar hak prerogatif presidenJadi, hanya presiden yang dapat memastikan akan perlu reshuffle atau tidakTapi, sejauh ini tidak pernah ada arahan beliau, tidak ada arahan Bapak Presiden soal perlunya reshuffle sampai hari ini," ungkap Julian di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Julian juga membantah adanya pertemuan petinggi Partai Demokrat dengan SBY"Tidak ada pertemuan seperti itu, tidak benar itu," tegasnyaDia juga membantah adanya isu reshuffle untuk menekan pansus"Saya kira tidak pernah pemerintah menyampaikan statemen ataupun interpretasi atau kesan bahwa akan ada reshuffleSaya kira wajar-wajar saja," ujar Julian(dyn/bay/sof/tof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pansus Segera Investigasi ke Daerah
Redaktur : Soetomo Samsu