Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti mengatakan sejatinya harus dimulai dari pribadi SBY. SBY harus meletakkan jabatannya sebagai Ketua Dewan Pembina Demokrat agar menjadi contoh para pembantunya di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.
"Beliau harus menyatakan dengan tegas untuk memulai tradisi baru bahwa semua pejabat negara harus dengan sukarela nonaktif dari kepengurusan parpol," katanya, Minggu (22/7).
"SBY harus memulai dari menyatakan diri nonaktif dari jabatan sebagai ketua dewan pembina (partai) Demokrat," tambah Ray.
Dia menegaskan, dengan memberi contoh ini, SBY sekaligus memberi tekanan bahwa anjurannya ini tak hanya berlaku pada orang lain. "Tapi juga bagi dirinya sendiri," tegasnya.
Yang kedua, lanjut dia, dengan itu pula, SBY langsung membuat Surat Keputusan (SK) pemunduran menteri-menteri yang datang dari parpol. "Khususnya ketua-ketua parpol dalam kabinet yang diangkatnya," ujarnya.
Menurutnya, tentu sangat mengherankan, bila hingga saat ini, SBY hanya serba mengeluh. Padahal, ada kekuasaan besar di tangannya untuk mengangkat atau memberhentikan menteri, tapi yang dilakukannya mengimbau. "Imbauan itu hanya bagi mereka yang kekuasaan atas satu institusi tidak berada di tangannya, maka yang dilakukan adalah menhimbau," katanya.
Menurut dia, mengangkat dan memberhentikan anggota kabinet ada di tangan presiden. Dengan sendirinya, jika SBY berkeinginan untuk menjadikan kabinetnya minus anggota parpol, maka SBY dengan kekuasaan yang ada di tangannya, dapat melakukannya seketika. "Pidato SBY ini hanya mendepuk air terpercik muka sendiri," pungkas Ray. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polisi Bantah Mainkan Kasus Luna-Cut Tari
Redaktur : Tim Redaksi