JAKARTA-- Suka atau tidak suka, sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akhir-akhir ini kerap curhat soal kondisi Partai Demokrat, dimaklumi oleh Ketua DPP Partai Golkar Hadjriyanto Y Thohari.
Sebab kata Hadjri, SBY saat ini telah merangkap beberapa jabatan penting di partai, sekaligus sebagai presiden.
"Faktanya memang beliau merangkap sebagai pimpinan partai politik dan itu memang diperbolehkan (rangkap jabatan, red)," ujar Hadjri kepada JPNN, Kamis (14/2).
Menurut Wakil Ketua MPR ini, bukan hal yang mudah memisahkan rangkap jabatan yang diemban SBY selama ini. "Sulit memang untuk memisahkannya selama perangkapan itu masih diperbolehkan," jelasnya.
Hadjri menilai hal itu akan terus berulang terjadi meskipun nantinya presiden telah berganti. Untuk itu, dia berharap rangkap jabatan yang diemban presiden seharusnya ditiadakan.
"Nanti kalau pimpinan parpol lainnya yang menjadi presiden juga akan seperti itu. Maka yang harus dilakukan adalah melarang perangkapan jabatan," tegasnya.
Lalu apakah ada cara lain? "Tidak ada cara lain, pendekatannya harus sistem dan aturan yang memang melarang perangkapan jabatan presiden atau menteri dengan pimpinan parpol. Kalau cuma pendekatannya etika politik dan fatsun politik sudah terbukti tidak jalan," jawab Hadjri.
Seperti diketahui, akhir-akhir ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semakin sering "curhat" pada media mengenai masalah yang kerap terjadi di partai besutannya itu. Banyak pihak yang menyayangkan langkah SBY ini.
Karena masyarakat ingin melihat kerja nyata SBY sebagai pemimpin negara, ketimbang selalu mengurusi partai, meskipun memang itu adalah tugas yang harus ia lakukan sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. (chi/jpnn)
Sebab kata Hadjri, SBY saat ini telah merangkap beberapa jabatan penting di partai, sekaligus sebagai presiden.
"Faktanya memang beliau merangkap sebagai pimpinan partai politik dan itu memang diperbolehkan (rangkap jabatan, red)," ujar Hadjri kepada JPNN, Kamis (14/2).
Menurut Wakil Ketua MPR ini, bukan hal yang mudah memisahkan rangkap jabatan yang diemban SBY selama ini. "Sulit memang untuk memisahkannya selama perangkapan itu masih diperbolehkan," jelasnya.
Hadjri menilai hal itu akan terus berulang terjadi meskipun nantinya presiden telah berganti. Untuk itu, dia berharap rangkap jabatan yang diemban presiden seharusnya ditiadakan.
"Nanti kalau pimpinan parpol lainnya yang menjadi presiden juga akan seperti itu. Maka yang harus dilakukan adalah melarang perangkapan jabatan," tegasnya.
Lalu apakah ada cara lain? "Tidak ada cara lain, pendekatannya harus sistem dan aturan yang memang melarang perangkapan jabatan presiden atau menteri dengan pimpinan parpol. Kalau cuma pendekatannya etika politik dan fatsun politik sudah terbukti tidak jalan," jawab Hadjri.
Seperti diketahui, akhir-akhir ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semakin sering "curhat" pada media mengenai masalah yang kerap terjadi di partai besutannya itu. Banyak pihak yang menyayangkan langkah SBY ini.
Karena masyarakat ingin melihat kerja nyata SBY sebagai pemimpin negara, ketimbang selalu mengurusi partai, meskipun memang itu adalah tugas yang harus ia lakukan sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Andai Ibas Jadi Ketum, Citra Demokrat Buruk
Redaktur : Tim Redaksi