JAKARTA - Bekas Wakil Ketua DPR RI, AM Fatwa mengakui bahwa bahwa tidak ada aturan yang dilanggar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jika nantinya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat (PD). Hanya saja, Fatwa menganggap rangkap jabatan antara Presiden dengan ketua umum partai tetap tak elok.
"Apa jadinya bangsa dan negara ini kalau seorang presiden juga menjadi ketua umum partai? Jadi ini lebih kepada masalah etika," kata AM Fatwa, di gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (27/3).
Fatwa yang kini memimpin Badan Kehormatan DPD itu mengatakan, rangkap jabatan sebenarnya juga dilakukan para politisi lain di luar PD. Bahkan di Partai Amanat Nasional (PAN) yang dideklarasikan Fatwa, juga ada rangkap jabatan di partai dan negara.
Fatwa mengaku sudah berkali-kali mempersoalkan rangkap jabatan oleh politisi PAN. Hanya saja, katanya, pengurus PAN selalu berkelit.
"Selaku pendiri PAN, saya berulang kali menanyakan soal rangkap jabatan itu ke DPP. Tapi jawabannya, rangkap jabatan di PAN jauh lebih baik dibanding partai lain yang lebih parah lagi. Artinya PAN tidak berusaha untuk jadi yang terbaik karena mengambil contoh kepada yang kurang baik," ujarnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Marzuki Disebut Hanya Membantu Pengurus DPC ke Bali
Redaktur : Tim Redaksi