JAKARTA -- Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait menteri yang harus bertanggungjawab jika kementeriannya terlibat kasus korupsi, berbuah kritikan.
Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Lamen Hendra Saputra, mengatakan, sindirian Presiden SBY tersebut tak layak disampaikan.
"Kenapa hanya menyindir para menteri yang kinerjanya tidak baik, bukankah presiden punya hak untuk memberhentikan langsung para menteri yang tidak memiliki loyalitas untuk menyejahterakan rakyatnya atau lebih mementingkan partainya," kata Lamen, Jumat (20/7).
Ditegaskan Lamen, seharusnya pernyataan tersebut bukan hanya ditujukan untuk para menteri, melainkan harus ditujukan kepada diri SBY sendiri. "Bukankah ia (SBY) juga seorang fungsionaris partai politik yang (oknum kader partainya) terbukti korup," kata Lamen.
Dijelaskan dia, pemerintahan atau Kementerian Indonesia Bersatu (KIB) II sudah tak efektif dipertahankan. "Pernyataan tersebut pula dengan gamblang mengakui bahwa pemerintah sendiri sudah mengakui bahwa mereka tidak bekerja untuk rakyat," bebernya.
Fakta lain, sambung dia, kondisi di lapangan harga-harga sedang naik, pemerintah malah membuat larangan kepada masyarakat mengkonsumsi barang-barang yang harganya sedang naik.
Seperti diberitakan Sebelumnya diberitakan, SBY meminta para menteri kabinet untuk mengawasi kerja para bawahannya. Masih banyaknya terjadi penyimpangan anggaran, salah satunya dinilai karena andil pengawasan yang kurang. Bila terjadi penyimpangan oleh bawahan, sebagai atasan menteri tidak boleh lepas tanggungjawab.
"Kalau ada bawahan saudara yang terlibat penyimpangan, main-main APBN dengan oknum di DPR, saudara tahu dan tidak menghentikan atau mencegah, maka saudara bersalah," tegas SBY saat membuka rapat kabinet di kantor Presiden, Kamis (19/7). (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Seleksi CPNS 2012 Habiskan Rp20 Miliar
Redaktur : Tim Redaksi