JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tetap akan menjadi penentu kandidat calon presiden yang akan diusung partainya pada Pilpres 2014. Tidak hanya memimpin langsung, ketua Majelis Tinggi PD tersebut juga yang akan menunjuk sendiri anggota tim seleksi dalam konvensi capres Demokrat.
Ketua DPP PD Sutan Bhatoegana mengungkapkan, selain melibatkan tim independen, konvensi akan melibatkan tim dari internal. Tim atau komite itulah yang nanti dipimpin SBY. "Pak SBY bilang, nanti timnya dipilih beliau langsung," kata Sutan di kompleks parlemen Jakarta, Jumat (31/5).
Rencananya Demokrat memulai tahap konvensi pada bulan ini. Yaitu, mulai menyusun mekanisme pelaksanaan konvensi. Selanjutnya, diagendakan pembentukan komite konvensi. Mereka yang akan mengundang calon atau memberikan ruang bagi para tokoh untuk mendaftar dalam konvensi yang menggunakan sistem semi terbuka itu. Proses tersebut dimulai pada Agustus 2013. "Belum ada tokoh yang menyatakan siap. Baru Pak Marzuki Alie yang sudah menyatakan kesiapannya," tandas Sutan.
Dia menambahkan, setiap tokoh yang akan mengikuti konvensi harus memiliki misi dan visi yang sama dengan Demokrat. Selain itu, mereka yang dinyatakan lolos tahap pertama pada sekitar Desember 2013 bakal diminta turut berkampanye di ajang pemilihan umum legislatif. Materinya, selain kampanye diri terkait dengan posisi kepresidenan, mereka harus mengampanyekan Demokrat.
Selain Marzuki, sebelumnya disebutkan SBY mengundang beberapa tokoh di luar Demokrat untuk ikut konvensi. Mereka adalah Ketua DPD Irman Gusman, mantan Ketua MK Mahfud M.D., dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan.
Sementara itu, Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur Rizal Ramli melontarkan kritik karena konvensi nanti masih diwarnai keputusan SBY atau majelis tinggi. Menurut dia, konvensi harus bisa dilepaskan dari faktor SBY atau keluarga SBY. "Kalau masih ada keputusan SBY di situ, saya usulkan para tokoh alternatif tidak usah ikut konvensi karena tidak ada manfaatnya untuk demokrasi," katanya setelah diskusi tentang kepemimpinan nasional di gedung DPD kemarin.
Harapan agar konvensi bisa dilepaskan dari faktor SBY itu, kata Rizal, tidak cukup diwujudkan dengan pernyataan lisan. Misalnya, SBY atau keluarga tidak terlibat dalam penentuan hasil konvensi. Namun, perlu dituangkan secara tertulis. "Kalau ditentukan tanpa keterlibatan SBY, tentau akan bagus. Itu demokratis," kata pendiri Rumah Perubahan tersebut.
Secara pribadi, Rizal mengaku memiliki keinginan untuk maju sebagai capres. Namun, untuk ikut dalam konvensi yang dilakukan Demokrat, dia memasang syarat tersebut, yakni tidak ada faktor keterlibatan SBY. "Saya kecewa sekali dengan demokrasi kita, bukan demokrasi yang sesungguhnya. Hanya bermanfaat bagi partai politik, birokrasi, dan sedikit (manfaatnya) bagi rakyat," papar ekonom itu tentang alasannya berniat maju capres.
Dalam forum diskusi kemarin, pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, konvensi seharusnya bisa menjadi sarana menjaring tokoh-tokoh potensial untuk diusung sebagai capres. Termasuk mereka yang tidak memiliki kendaraan politik. "Itu cara yang masuk akal," katanya.
Sebab, kata Margarito, sistem tata negara di Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 menyebutkan, satu-satunya saluran untuk mengajukan calon presiden adalah partai politik. Sayang, belum semua partai politik mengakomodasi tokoh-tokoh potensial itu. "Parpol masih feodalis. Segala ketentuan ada di tangan pemimpinnya," tandasnya. (dyn/c10/fal)
Ketua DPP PD Sutan Bhatoegana mengungkapkan, selain melibatkan tim independen, konvensi akan melibatkan tim dari internal. Tim atau komite itulah yang nanti dipimpin SBY. "Pak SBY bilang, nanti timnya dipilih beliau langsung," kata Sutan di kompleks parlemen Jakarta, Jumat (31/5).
Rencananya Demokrat memulai tahap konvensi pada bulan ini. Yaitu, mulai menyusun mekanisme pelaksanaan konvensi. Selanjutnya, diagendakan pembentukan komite konvensi. Mereka yang akan mengundang calon atau memberikan ruang bagi para tokoh untuk mendaftar dalam konvensi yang menggunakan sistem semi terbuka itu. Proses tersebut dimulai pada Agustus 2013. "Belum ada tokoh yang menyatakan siap. Baru Pak Marzuki Alie yang sudah menyatakan kesiapannya," tandas Sutan.
Dia menambahkan, setiap tokoh yang akan mengikuti konvensi harus memiliki misi dan visi yang sama dengan Demokrat. Selain itu, mereka yang dinyatakan lolos tahap pertama pada sekitar Desember 2013 bakal diminta turut berkampanye di ajang pemilihan umum legislatif. Materinya, selain kampanye diri terkait dengan posisi kepresidenan, mereka harus mengampanyekan Demokrat.
Selain Marzuki, sebelumnya disebutkan SBY mengundang beberapa tokoh di luar Demokrat untuk ikut konvensi. Mereka adalah Ketua DPD Irman Gusman, mantan Ketua MK Mahfud M.D., dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan.
Sementara itu, Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur Rizal Ramli melontarkan kritik karena konvensi nanti masih diwarnai keputusan SBY atau majelis tinggi. Menurut dia, konvensi harus bisa dilepaskan dari faktor SBY atau keluarga SBY. "Kalau masih ada keputusan SBY di situ, saya usulkan para tokoh alternatif tidak usah ikut konvensi karena tidak ada manfaatnya untuk demokrasi," katanya setelah diskusi tentang kepemimpinan nasional di gedung DPD kemarin.
Harapan agar konvensi bisa dilepaskan dari faktor SBY itu, kata Rizal, tidak cukup diwujudkan dengan pernyataan lisan. Misalnya, SBY atau keluarga tidak terlibat dalam penentuan hasil konvensi. Namun, perlu dituangkan secara tertulis. "Kalau ditentukan tanpa keterlibatan SBY, tentau akan bagus. Itu demokratis," kata pendiri Rumah Perubahan tersebut.
Secara pribadi, Rizal mengaku memiliki keinginan untuk maju sebagai capres. Namun, untuk ikut dalam konvensi yang dilakukan Demokrat, dia memasang syarat tersebut, yakni tidak ada faktor keterlibatan SBY. "Saya kecewa sekali dengan demokrasi kita, bukan demokrasi yang sesungguhnya. Hanya bermanfaat bagi partai politik, birokrasi, dan sedikit (manfaatnya) bagi rakyat," papar ekonom itu tentang alasannya berniat maju capres.
Dalam forum diskusi kemarin, pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, konvensi seharusnya bisa menjadi sarana menjaring tokoh-tokoh potensial untuk diusung sebagai capres. Termasuk mereka yang tidak memiliki kendaraan politik. "Itu cara yang masuk akal," katanya.
Sebab, kata Margarito, sistem tata negara di Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 menyebutkan, satu-satunya saluran untuk mengajukan calon presiden adalah partai politik. Sayang, belum semua partai politik mengakomodasi tokoh-tokoh potensial itu. "Parpol masih feodalis. Segala ketentuan ada di tangan pemimpinnya," tandasnya. (dyn/c10/fal)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pusat Dinilai Belum Maksimal Sosialisasikan Kewenangan Daerah
Redaktur : Tim Redaksi