JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatulloh menerangkan May Day sudah dijadikan sebagai hari libur di 80 negara. Dia menilai gagasan untuk menjadikan May Day sebagai hari libur nasional bukanlah gagasan yang salah.
Namun demikian Poempida tetap mengkritisi gagasan May Day dijadikan hari libur. Menurutnya, hal itu terkesan dijadikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai cara untuk melakukan panggilan darurat atau Mayday.
"Presiden nampak terpojok dengan agenda menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang kemudian hampir dapat dipastikan ditolak oleh buruh atau pekerja," ujar Poempida di Jakarta, Rabu (1/5).
Kenaikan BBM sambung dia, pasti akan memberatkan beban hidup para buruh atau pekerja yang sedang mencari basis-basis kesejahteraan hidup yang layak.
"Belum juga selesai masalah penetapan UMP/UMK yang secara kontroversial diberlakukan mekanisme penangguhan, buruh atau pekerja harus menghadapi beban lain," ucapnya.
Selain itu politikus Partai Golkar tersebut menyatakan masalah-masalah sengketa ketenagakerjaan juga masih marak. Tidak hanya di sektor swasta, namun juga di jajaran BUMN, kementerian dan instansi pemerintahan.
Untuk itu Poempida menilai, SBY seharusnya jangan memperlakukan May Day untuk kepentingan kebijakan yang akan diambil pemerintah. Namun orang nomor satu di pemerintahan Indonesia itu harus tanggap mendengar teriakan buruh atau pekerja yang memang sedang dalam keadaan darurat. Khususnya dalam hal kesejahteraan dan ketenagakerjaan. (gil/jpnn)
Namun demikian Poempida tetap mengkritisi gagasan May Day dijadikan hari libur. Menurutnya, hal itu terkesan dijadikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai cara untuk melakukan panggilan darurat atau Mayday.
"Presiden nampak terpojok dengan agenda menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang kemudian hampir dapat dipastikan ditolak oleh buruh atau pekerja," ujar Poempida di Jakarta, Rabu (1/5).
Kenaikan BBM sambung dia, pasti akan memberatkan beban hidup para buruh atau pekerja yang sedang mencari basis-basis kesejahteraan hidup yang layak.
"Belum juga selesai masalah penetapan UMP/UMK yang secara kontroversial diberlakukan mekanisme penangguhan, buruh atau pekerja harus menghadapi beban lain," ucapnya.
Selain itu politikus Partai Golkar tersebut menyatakan masalah-masalah sengketa ketenagakerjaan juga masih marak. Tidak hanya di sektor swasta, namun juga di jajaran BUMN, kementerian dan instansi pemerintahan.
Untuk itu Poempida menilai, SBY seharusnya jangan memperlakukan May Day untuk kepentingan kebijakan yang akan diambil pemerintah. Namun orang nomor satu di pemerintahan Indonesia itu harus tanggap mendengar teriakan buruh atau pekerja yang memang sedang dalam keadaan darurat. Khususnya dalam hal kesejahteraan dan ketenagakerjaan. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dahlan Iskan tak Tahu Istri Dua Direksi Garuda Berseteru
Redaktur : Tim Redaksi