jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Romahurmuziy mengkritik pesan singkat Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang berisi pernyataan pengambialihan kepengurusan partai. Pria yang akrab disapa Romi ini menyatakan, langkah itu tidak tepat dilakukan saat ini.
"Itu kayak perintah harian Pangkopkamtib, jadi ingat Laksamana Soedomo jaman dulu itu ada perintah harian Pangkopkamtib itu, tetapi itu bukannya jamannya lagi," kata Romi di kantor DPP PPP, Jakarta, Sabtu (19/4).
BACA JUGA: Malam Ini, Kyai Khos Kumpul Bahas Pilpres
Selain itu, Romi mengatakan, perlu ada landasan konstitusi dari partai untuk melakukan pengambilalihan. "Dasarnya apa? Kan semua pernyataan itu harus ada landasan konstitusi partai, pengambilalihan partai menjadi dirinya itu kan tidak miliki landasan hukum atas dasar apa," ujarnya.
Menurut Romi, di negara manapun tidak ada ketua umum yang mengambil alih partai. Kata dia, langkah itu semakin mempertegas bahwa SDA menempatkan dirinya di atas konstitusi partai.
BACA JUGA: Bertemu di Bali, Mahfud-Ical Belum Sepakat Berpasangan
"Di manapun di dunia, ketum tidak ada yang terus mengambil alih partai sedemikian rupa sehingga seluruh konstitusi partai dilewati," tandas Romi.
Seperti diketahui, kondisi internal partai berlambang Ka'bah ini semakin memanas. Kubu SDA memecat empat ketua DPW dan satu wakil ketua umum.
BACA JUGA: Pendamping Jokowi Disarankan Figur Non-Partai
Setelah itu, Romi Cs menggelar rapat pimpinan nasional (Rapimnas), bersamaan dengan itu muncul sms dari Suryadharma.
"Ass ww. Diserukan kepada Yth : PH DPP PPP, Majelis2 DPP PPP dan Mahkamah Partai DPP PPP, Para Ketua DPW PPP, Mantan Wakil Ketua Umum DPP PPP, Mantan Ketua DPW PPP, bahwa PPP pada saat ini dalam kondisi yang TIDAK BIASA, karena itu Saya Suryadharma Ali Ketua Umum DPP PPP untuk sementara mengambil alih seluruh tugas, fungsi dan tanggung jawab kepartaian dalam rangka menormalkan kembali kondisi partai dari kekacauan," tulis SDA.
"Oleh karena itu segala macam surat2 termasuk surat undangan dari DPP PPP untuk keperluan apapun, bila dalam bentuk surat harus ditandatangani oleh saya Ketua Umum yang sah yg dipilih oleh Muktamar. Apabila dalam bentuk SMS, maka nomor telepon ini 08118772XXX dan 08111333XXX adalah nomor telepon yang merepresentasikan Ketua Umum DPP PPP. Di luar itu, maka surat apapun yg dikeluarkan atau sms apapun yg dikirim atas nama DPP PPP, ADALAH LIAR !!!" tulis SDA. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Din Terus Dorong Partai-partai Islam Berkoalisi
Redaktur : Tim Redaksi