jpnn.com, SURABAYA - Belasan sekolah dasar negeri dari beberapa wilayah tercatat di Surabaya belum mampu memenuhi pagu.
Faktornya adalah pembatasan kuota bagi kartu keluarga (KK) luar kota yang dipatok hanya 1 persen.
BACA JUGA: Ingat, Masuk SD Negeri Bebas Pungutan
Di SDN Bubutan IV, misalnya. Dari hasil rekapitulasi pendaftaran sementara PPDB Surabaya kemarin, pendaftar di sekolah tersebut baru mencapai 116 anak. Padahal, daya tampung sekolah 144 siswa.
Pendaftar yang belum memenuhi kuota pagu juga terjadi di SDN Kertajaya IV.
BACA JUGA: Satu Sekolah Hanya Berisi 22 Murid
Bahkan, jumlah pendaftar belum sampai separo. Yakni, hanya 79 pendaftar dari total 180 pagu yang tersedia.
Jawa Pos melakukan pemantauan di sekolah itu kemarin. Berdasar keterangan salah seorang guru, kuota pagu di sekolah tersebut memang tidak terpenuhi setiap tahun.
BACA JUGA: 5 Sekolah Dasar di Kota Bekasi Digabungkan
Faktornya adalah banyaknya jumlah penduduk pendatang di daerah tersebut.
Jika kuota luar kota ditambah, dia memastikan jumlah pendaftar di SDN Kertajaya IV lebih banyak.
Minimnya kuota luar kota itu juga berdampak pada minimnya jumlah pendaftar di SDN Manyar Sabrangan II.
Meski pendaftar meningkat daripada tahun lalu, jumlahnya tetap saja belum memenuhi pagu.
''Banyak yang daftar dari KK luar Surabaya. Tapi, kuotanya kan terbatas,'' jelas panitia PPDB SDN Manyar Sabrangan Wiwik.
Dia mengatakan, sejak diberlakukan pembatasan KK luar kota sekitar lima tahun lalu, kuota pagu tidak pernah terpenuhi.
Hingga kemarin, pendaftar di sekolah tersebut baru 83 anak. Padahal, kuota totalnya mencapai 144 anak.
Hal yang sama juga terjadi di beberapa SD di wilayah yang lain.
Selain kuota luar kota, kendala lain yang membuat pendaftar tidak pernah terpenuhi adalah lokasi sekolah di kawasan perumahan. Sebagian besar lebih memilih menyekolahkan putra putrinya di sekolah swasta.
''Hampir semua pendaftar di sekolah ini berasal dari kampung,'' jelasnya.
Sementara itu, harapan agar dinas pendidikan (dispendik) memberikan kelonggaran bagi KK luar kota disampaikan Dewi Rahmawati, salah seorang wali murid.
Dia menuturkan sudah mendaftarkan anaknya di enam SD negeri. Namun, semua sudah penuh sehingga KK luar kota tidak bisa diterima.
''Sudah penuh semua,'' ungkap perempuan yang tinggal selama 10 tahun di Mojoklanggru Lor, Gubeng, itu.
Dewi bersama sang suami dan tiga putranya kini memang masih tercatat sebagai warga Sidoarjo.
Terkait dengan kesulitan itu, Dewi berharap dispendik punya kebijakan baru soal pendaftar yang memiliki KK luar kota.
Misalnya, bisa memberikan kesempatan bagi warga dengan KK luar kota untuk bisa mendaftar setelah PPDB ditutup. Pendaftaran itu bisa dibuka bagi sekolah yang belum memenuhi pagu.
''Dengan sistem itu, KK luar kota tidak menyerobot hak warga KK dalam kota,'' jelasnya.
Anggota Dewan Pendidikan Surabaya (DPJ) Yuli Purnomo menjelaskan, dirinya sudah menduga beberapa SD negeri tidak akan memenuhi pagu. Kualitas SD negeri yang belum setara membuat banyak SD negeri tidak diminati wali murid.
Kondisi itu sudah dibuktikan di beberapa SD negeri. Jumlah pendaftar di sekolah favorit dengan kualitas baik selalu membeludak.
Wali murid juga memilih sekolah swasta jika tidak diterima di SD negeri favorit.
Terkait dengan usul kelonggaran KK luar kota tersebut, Yuli setuju jika langkah itu ditetapkan atas pertimbangan-pertimbangan yang matang.
Tidak asal menambah kuota luar kota, tetapi warga dalam kota sendiri tidak mendapatkan sekolah.
''Tapi, yang paling penting sebenarnya perbaikan kualitas SD negeri secara menyeluruh,'' jelasnya. (elo/c15/git/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bangku Kosong Akibat Pelajar Malas Lanjut Sekolah ke SMA
Redaktur & Reporter : Natalia