jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX Saleh Partaonan Daulay menilai pemerintah harus mendengarkan masukan dari berbagai pihak untuk melengkapi evaluasi terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang telah dilakukan sejak 21 Juli 2021.
Menurut dia, pemerintah sebaiknya mempertimbangan suara ahli epidemolog, kalangan pengusaha, pekerja, masyarakat terdampak, dan juga kelompok-kelompok masyarakat lainnya.
BACA JUGA: Oh, Ternyata Munarman Juga Terdampak PPKM Level 4
Saleh Daulay menyebutkan tanpa diminta sudah banyak kalangan yang bersuara. Mereka memberi masukan dari banyak aspek. Termasuk aspek efektivitas PPKM darurat, kemampuan faskes, kecukupan tenaga medis, alat dan obat-obatan, bahkan hingga pada dampak yang ditimbulkan bagi roda perekomian masyarakat.
"Tidak hanya ekonomi menengah ke atas, tetapi juga UMKM dan kelas menengah ke bawah. Ada juga yang memberi masukan terkait penguatan jaminan sosial, dll," kata Saleh Daulay seperti dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Minggu (25/7).
BACA JUGA: PPKM Darurat Berakhir Hari Ini, Diperpanjang atau Tidak? Ini Kata Wagub DKI
Menurut dia, tentu tidak mudah bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan lanjutan. Pasalnya, masukan-masukan yang disampaikan juga cukup beragam.
Misalnya, lanjut Saleh Daulay, ada yang menilai bahwa PPKM darurat berhasil, namun ada juga yang menilai tidak berhasil. Ada yang menilai perlu diperpanjang, ada yang menilai tidak perlu, dan ada yang menilai agar dicari kebijakan alternatif lain.
BACA JUGA: Anies Baswedan: Jangan Buru-Buru Menyimpulkan Kasus Covid-19 Sudah Melewati PuncakÂ
"Dari semua itu, ujungnya nanti dikembalikan kepada pemerintah. Sebab, pemerintahlah yang memiliki data status penanganan Covid-19 di Indonesia. Pemerintah juga yang mengetahui dampak dari kebijakan tersebut terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat," ucapnya.
Kendati demikia, Saleh Daulay menegaskan satu hal yang perlu dicatat, jika pemerintah ternyata nanti akan memperpanjang, maka harus dipastikan bahwa jaring pengaman sosial dalam bentuk bansos.
Kemudian juga subsidi harus benar-benar diberikan ke masyarakat dan tepat sasaran. Sebab. tanpa jaring pengaman sosial dan bantuan sosial, kebijakan tidak akan efektif dan tetap ada pelanggaran,
Ketua Fraksi PAN itu menyebutkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak orang yang terdampak dan belum mendapatkan bantuan sebagaimana mestinya.
"Subsidi dan bantuan sosial itu kan tidak di seluruh Indonesia. Hanya di daerah yang diberlakukan PPKM darurat atau PPKM Level 4. Perhitungan terhadap hal ini juga harus dilakukan secara cermat. Harus dipastikan tidak ada masyarakat yang dilupakan," tegas dia.
Terakhir, eks Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu menyarakankan agar di dalam pengumuman perpanjangan atau pelonggaran kebijakan PPKM, pemerintah memberikan alasan secara terbuka.
Tidak perlu ada yang ditutupi, kata Saleh Daulay, pemerintah harus menunjukkan bahwa semua potensi yang dimiliki sudah dikerahkan secara maksimal.
"Harus dijelaskan juga bahwa masukan dari masyarakat selalu didengar. Karena itu, perbaikan selalu dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua pihak," ucap Saleh Daulay. (mcr10/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Elvi Robia