jpnn.com - Presiden Mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) Rafly Rayhan Al Khajri menanggapi keras pernyataan Istana yang menganggap kemunculan kritik oleh banyak civitas akademika adalah strategi partisan menjelang Pilpres 2024.
Rafly menilai pernyataan istana yang disampaikan Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana, sumbang dan berusaha menghindar dari framing Jokowi yang juga partisan dengan mendukung paslon tertentu.
BACA JUGA: Anies Sebut Para Akademisi Mengkritik Jokowi karena Peduli Demokrasi
"Istana lupa bahwa Jokowi juga partisan. Pernyataan itu tidak lebih dari sekadar upaya penyangkalan istana terhadap demokrasi yang telah dirusak oleh Jokowi," ujar Rafly dikutip dari siaran persnya, Sabtu (3/1).
Sebelumnya, beberapa akademisi dari sejumlah universitas seperti alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) dan civitas academika Universitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
BACA JUGA: Sejumlah Alumnus Unram Desak Jokowi Kembali ke Jalan yang Benar
Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana menyebut perbedaan pendapat, perspektif, dan pilihan politik adalah sesuatu yang sangat wajar dalam demokrasi. Terlebih pada tahun politik, menjelang pemilu, pertarungan opini pasti terjadi.
Ari juga menyampaikan bahwa akhir-akhir ini, terlihat ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral.
BACA JUGA: Gerakan Keprihatinan Guru Besar Sangat Berpengaruh Pada Elektabilitas Prabowo-Gibran
"Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik. Namun, ada baiknya kontestasi politik, termasuk dalam pertarungan opini, dibangun dalam kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat," tutur Ari Dwipayana dikutip dari Antara.
Nah, Rafly mengatakan kontestasi politik yang sehat sudah tidak mungkin terjadi lagi apabila Presiden Jokowi terus menginfiltrasi proses demokrasi yang berpotensi membunuh demokrasi.
"Maksa tiga periode gagal, dua paslon juga gagal, menang satu putaran ketar-ketir, sekarang sudah dipaksa mikir jabatannya akan tuntas sampai bulan Oktober atau akan dipaksa turun lebih cepat karena suara reformasi kian santer?" tutur Rafly.
Mahasiswa S1 Hukum Tata Negara itu menegaskan bahwa konsolidasi di akar rumput mulai berlangsung dan dalam waktu dekat dan bakal berbuah aksi di jalan-jalan.
"Kami menyerukan seluruh elemen masyarakat bersatu. Ini bukan tentang memilih atau tidak memilih 01, 02, atau 03. Gerakan ini untuk menyelamatkan demokrasi dari penyalahgunaan kekuasaan oleh Jokowi," kata Rafky.
Menurut Rafly, jika mengkritik Jokowi sama dengan mengkritik paslon tertentu, justru itu adalah pernyataan afirmatif terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Jokowi.(fat/jpnn.com)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam