JAKARTA – Secara de facto (pada kenyataannya), Partai Keadilan Sejahtera disebut sudah keluar dari partai koalisi. Namun secara de jure (berdasarkan hukum), masih menunggu sikap resmi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono.
Ketua DPP PD, Kastorius Sinaga mengungkapkan pandangan tersebut didasari beberapa fakta. Bahwa secara logika politik, jika tidak bisa lagi bersama-sama atau tidak ada kecocokan dalam pengambilan keputusan yang seirama, maka otomatis partai dimaksud mundur dari koalisi gabungan.
Namun sampai saat ini, PKS belum juga melakukan hal tersebut. Dimana tiga menterinya masih bercokol di Kabinet Indonesia Barsatu Jilid II. Padahal dalam rapat paripurna DPR terkait pengambilan keputusan APBN Perubahan 2013 beberapa hari lalu, PKS jelas-jelas menolak usulan pemerintah dan berseberangan dengan seluruh partai koalisi yang ada.
“Dulu mereka (PKS) pada saat pembentukan Sekretriat Gabungan Partai Koalisi, mengusulkan kalau partai yang mendukung koalisi harus meletakkan menterinya (memiliki menteri di Kabinet). Dan kalau sudah tidak lagi mendukung, ya harusnya menarik menterinya dong,” ujarnya di Jakarta, Kamis (20/6).
Menghadapi kondisi ini, Partai Demokrat menurut Kastorius, telah berkali-kali mengingatkan PKS agar tahu diri bahwa secara logika politik,mereka harus menarik tiga menterinya dari kabinet. “Namun kewenangan menentukan nasib tiga menteri PKS itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Cuma paling tidak saya kira Setgab juga perlu bertemu membicarakan hal ini,” katanya.(gir/jpnn)
Ketua DPP PD, Kastorius Sinaga mengungkapkan pandangan tersebut didasari beberapa fakta. Bahwa secara logika politik, jika tidak bisa lagi bersama-sama atau tidak ada kecocokan dalam pengambilan keputusan yang seirama, maka otomatis partai dimaksud mundur dari koalisi gabungan.
Namun sampai saat ini, PKS belum juga melakukan hal tersebut. Dimana tiga menterinya masih bercokol di Kabinet Indonesia Barsatu Jilid II. Padahal dalam rapat paripurna DPR terkait pengambilan keputusan APBN Perubahan 2013 beberapa hari lalu, PKS jelas-jelas menolak usulan pemerintah dan berseberangan dengan seluruh partai koalisi yang ada.
“Dulu mereka (PKS) pada saat pembentukan Sekretriat Gabungan Partai Koalisi, mengusulkan kalau partai yang mendukung koalisi harus meletakkan menterinya (memiliki menteri di Kabinet). Dan kalau sudah tidak lagi mendukung, ya harusnya menarik menterinya dong,” ujarnya di Jakarta, Kamis (20/6).
Menghadapi kondisi ini, Partai Demokrat menurut Kastorius, telah berkali-kali mengingatkan PKS agar tahu diri bahwa secara logika politik,mereka harus menarik tiga menterinya dari kabinet. “Namun kewenangan menentukan nasib tiga menteri PKS itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Cuma paling tidak saya kira Setgab juga perlu bertemu membicarakan hal ini,” katanya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BNN Sayangkan Ada Artis Tertangkap Lagi
Redaktur : Tim Redaksi