jpnn.com, JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hingga kini belum pernah menggelar pembicaraan resmi menyikapi usul penundaan Pemilu 2024, seperti disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
"Fraksi-fraksi di MPR secara formal belum pernah membicarakan soal wacana penundaan Pemilu 2024," kata Wakil Ketua MPR RI dari PPP Arsul Sani melalui keterangan persnya, Senin (28/2).
BACA JUGA: MPR Harus Bertanya Dahulu: Apakah Rakyat Setuju Penundaan Pemilu?
Arsul mengatakan penundaan pemilu memang bisa dilakukan setelah adanya amandemen UUD oleh MPR.
Namun, kata anggota Komisi III itu, secara moral konstitusi tidak pas mengamandemen UUD jika MPR tidak bertanya kepada rakyat secara keseluruhan untuk pemilu ditunda.
BACA JUGA: Peringatan Keras BMKG Soal Potensi Gelombang Tinggi, Mohon Waspada
"Jika hanya mengandalkan kekuasaan formal MPR untuk mengubah UUD NRI 1945, meski syarat Pasal 37 UUD bisa dipenuhi, menurut hemat saya ini kesan abuse of power oleh MPR tidak akan bisa dihindari," tutur Arsul.
Dia mengatakan UUD NRI 1945 jelas menetapkan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan di Indonesia.
BACA JUGA: Peringatan! Bagi Pengguna Ponsel Android Hindari 21 Aplikasi Ini, Berbahaya
Menunda pemilu itu berarti menghalangi hak konstitusional pemegang kedaulatan untuk memilih para pengemban mandat lima tahun ke depan.
"Nah, secara moral sebagai anggota MPR RI saya melihat tidak elok sebagai pemegang mandat kedaulatan, MPR justru mereduksi hak pemilik kedaulatan yaitu rakyat," tutur dia. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Peringatan Untuk Rekan Yudi, Lebih Baik Menyerah, Polisi Sudah Bergerak
Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan