jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah akademisi turut menyoroti film Dirty Vote yang disebut sebagai dokumenter.
Film berdurasi 1:57:22 yang memaparkan kecurangan setiap kandidat itu tayang pada 11 Februari 2024, beberapa hari sebelum pemungutan suara.
BACA JUGA: Film Dirty Vote jadi Kontroversi, FOKSI Ambil Langkah Hukum
Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Pakuan, Andi Asrun menilai bahwa film tersebut bermuatan fitnah besar.
"Film ini sangat merugikan rakyat di masa tenang untuk menentukan pilihan Paslon Capres-Cawapres dan caleg-caleg," ujar Andi, dalam keterangannya, Selasa (13/2).
BACA JUGA: Dirty Vote Menyajikan Realita Penguasa Jahat dan Culas Mengubah Jubah Kesalehan
Andi menjelaskan bahwa film Dirty Vote tidak ditopang dengan bukti-bukti valid dan kuat, sebagaimana layaknya sebuah tuduhan perkara hukum.
Menurut dia, patut diduga kuat film ini ingin mendegradasi kerja keras penyelenggara pemilu 2024.
BACA JUGA: Kecurangan Terungkap Berkat Dirty Vote, Anies: Hati-Hati Rakyat Marah!
"Seandainya pembuat film memiliki data dan bukti pelanggaran pelaksanaan Pemilu 2024, maka seharusnya mengajukan pengaduan ke Bawaslu atau membuat laporan pidana ke kepolisian," tuturnya.
Andi mengatakan, jalur yang ditempuh pembuat film itu adalah menyebar narasi fitnah di media sosial. Dia pun menyayangkan sikap yang tidak bertanggung jawab tersebut.
Oleh karena itu, Andi mengungkapkan bahwa Dirty Vote dapat dikategorikan sebagai upaya sistematis mendegradasikan presiden dan wakil presiden terpilih dalam pilpres 2024.
"Narasi ini disampaikan tanpa dukungan bukti dan hanya asumsi dengan narasi tendensius. Seharusnya jika menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan pemilu, sebagai ahli hukum melapor ke Bawaslu," ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Rasminto, dosen Universitas Islam '45 (Unisma). Dia mengungkapkan bahwa film Dirty Vote tak ubahnya kumpulan kliping.
"Saya melihat film ini cuma klipingan berita yang dipresentasikan oleh beberapa narasumber," kata Rasminto dalam tayangan Youtube Hamid Nasution.
Rasminto mempertanyakan film itu dirilis pada masa tenang pemilu. Atau beberapa hari menjelang pencoblosan 14 Februari 2024.
"Film ini jelas-jelas menarasikan propaganda," ungkap Rasminto. (jlo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh